Islam radikal

ISLAM radikal bikin ulah di Bangladesh? Setidaknya sebagian orang menganggapnya begitu. Yakni ketika Dhaka rusuh dan lumpuh sehari Ahad pekan lalu. Polisi sibuk menyemburkan gas air mata, memukul dengan pentungan, sampai menembak dengan peluru karet ke arah huruhara. Namun, para perusuh tetap saling melempar dengan batu dan bom bikinan sendiri. Kabarnya dua korban tewas, seratus lukaluka termasuk 24 wartawan peliputnya. Suhu Bangladesh sebetulnya mulai panas sejak Sabtu pekan lalu. Mulanya di kota Khulna, lalu Chittagong, merembet ke ibu kota Dhaka. Itu garagara diadilinya Golam Azam, 70 tahun, pemimpin JamaatiIslami, atau partai minoritas yang disebutsebut fundamentalis. Tokoh ini dianggap seorang penjahat perang yang bersekutu dengan Pakistan dan ikut mendalangi pembunuhan dan perkosaan orangorang Bangladesh menjelang kemerdekaan negeri ini sekitar 20 tahun lalu. Maka pemerintah Bangladesh mencabut kewarganegaraannya. Ia melarikan diri ke Pakistan, 1972. Azam pulang ke Bangladesh tahun 1978 dengan paspor Pakistan. JamaatiIslami malah mengangkatnya sebagai pemimpinnya Desember tahun lalu. Tapi polisi Bangladesh bertindak cepat dan menangkap Azam 23 Maret lalu. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Sidang juga menuntut agar pemerintahan PM Begum Khaleda Zia melarang Jamaat dan partaipartai politik lainnya yang berdasarkan agama. Pasal terakhir itulah yang menyulut kerusuhan. Mereka yang merasa anggota partai yang disebutsebut itu marah lalu turun ke jalan. Padahal kesalahan Azam yang baru terbukti adalah ia melanggar UU keimigrasian. Yakni bahwa orang asing dilarang ambil bagian dalam percaturan politik Bangladesh. Bentrokan pun terjadi karena kesempatan itu digunakan oleh kelompok antifundamentalis terdiri atas para guru, mahasiswa, pengacara, artis, politisi untuk mendukung keputusan sidang membubarkan Jamaat. Negeri dengan 85% warganya pemeluk Islam ini, tampaknya, belakangan mulai waswas dengan bangkitnya radikalisme Islam di Timur Tengah, terutama Aljazair. Pemerintah PM Khaleda Zia sendiri belum memutuskan tindakan terhadap Jamaat atau partai agama lainnya.