Jurnalis dan Sumbernya dalam Ancaman Serius

Lebih dari selusin media di Australia mengisi halaman depan mereka dengan ilustrasi dokumen yang diedit hampir seluruhnya pada 21 Oktober 2019. Tergabung dalam Koalisi Hak untuk Tahu, mereka memprotes langkah polisi yang menggeledah rumah jurnalis dan kantor media serta berusaha membungkam sumber berita dan pelapor (whistleblower).

“Ketika para jurnalis dan sumber-sumbernya dalam ancaman, hak publik Australia untuk tahu juga perlahan-lahan terkikis,” kata Paul Murphy, Chief Executive Officer Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA), organisasi jurnalis Australia. Dalam wawancara via surat elektronik pada Jumat, 25 Oktober lalu, Murphy menjelaskan kepada Tempo seberapa kritis ancaman terhadap kebebasan pers di Australia kini.

Apa yang memicu protes berbagai media ini?

Masalah ini menjadi sorotan luas setelah dua hari berturut-turut Kepolisian Federal Australia (AFP) menggeledah rumah wartawan News Corporation dan kemudian kantor Australian Broadcasting Corporation. Mereka mencari bukti tentang sumber berita wartawan. Hal ini memicu kemarahan di sini dan di seluruh dunia serta menyebabkan dibentuknya komite penyelidikan di parlemen.

Tapi, sebenarnya, dalam dua dekade terakhir pemerintah Australia telah mengeluarkan lebih dari 75 undang-undang terkait dengan kerahasiaan dan mata-mata. Undang-undang ini telah memakan korban kebebasan media untuk menyelidiki sejumlah besar masalah. Ini membuat jurnalis mudah dituntut karena menerbitkan informasi rahasia dan meningkatkan risiko bagi narasumbernya.

Bagaimana dengan sanksi bagi pelanggar?

Hukuman bagi pelapor dan jurnalis juga meningkat. Ada ancaman hukuman penjara yang lama bagi pelapor dan jurnalis. Wartawan dan pelapor hidup dalam ketakutan akan tuntutan pidana, penggeledahan oleh polisi, dan pertempuran mahal di pengadilan. Akibatnya, hak rakyat Australia untuk mengetahuinya juga perlahan-lahan terkikis.

Siapa penggagas kampanye ini?

Koalisi Hak untuk Tahu. Koalisi ini dibentuk oleh organisasi media dan jurnalis Australia, termasuk MEAA, pada 2007. Tujuannya untuk mengatasi konsekuensi yang tidak diinginkan dari sejumlah undang-undang tersebut. Salah satu tugas Koalisi adalah mengajukan amendemen terhadap undang-undang dan keputusan pemerintah yang mengancam kebebasan pers. Kampanye diluncurkan pada 21 Oktober, bertepatan dengan sidang Senat Australia, yang merupakan bagian dari penyelidikan kasus penggeledahan tadi.

Apa yang hendak dicapai melalui kampanye ini?

Untuk menarik perhatian publik Australia luas. Penting untuk disampaikan bahwa undang-undang itu terus membatasi aliran informasi kepada publik. Penting untuk memberi tahu orang Australia bahwa jurnalisme yang sah dan bekerja untuk kepentingan umum dikriminalkan. Ini memiliki efek mengerikan pada kemampuan jurnalis dalam menulis berita dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, yang merupakan unsur kunci dari demokrasi yang berfungsi dan sehat.

Seberapa serius MEAA melihat ancaman ini bagi kebebasan pers?

Penggerebekan itu memiliki efek menakutkan pada liputan investigasi. Banyak pelapor terintimidasi oleh tindakan itu. Penggunaan polisi untuk mengintimidasi wartawan yang menjalankan tugasnya merupakan ancaman berbahaya bagi demokrasi karena ia menyerang hak publik untuk tahu apa yang dilakukan pemerintah atas nama mereka.

Apakah tidak ada perlindungan hukum bagi kebebasan pers di Australia?

Tidak ada undang-undang khusus yang melindungi kebebasan seperti Amendemen Pertama di Amerika Serikat. Ada saran agar Australia memiliki undang-undang kebebasan media. Namun saat ini lebih penting bagi kami untuk mereformasi dan mengamendemen undang-undang yang ada buat memastikan masalah-masalah itu diperbaiki lebih dulu. Setelah itu, baru ke undang-undang kebebasan media.

Apa tuntutan utama koalisi ini?

Memastikan jurnalis dan sumbernya dapat mengungkap kesalahan tanpa takut akan ada pembalasan. Selain itu, ada sejumlah hal yang hendak didapat. Pertama, ada hak untuk mempersoalkan surat perintah pemeriksaan atau penggeledahan jurnalis dan media. Kedua, jurnalis tidak dikriminalkan karena pekerjaannya. Ketiga, pelapor harus dilindungi secara memadai. Keempat, perlu pengaturan baru soal penetapan dokumen yang dapat dicap rahasia. Kelima, dijalankannya mekanisme kebebasan memperoleh informasi. Keenam, reformasi hukum pencemaran nama.