Kelompok Etnis Bersenjata di Myanmar Ingin Damai dengan Pemerintahan Junta Militer

TEMPO.CO, Jakarta - Ta'ang National Liberation Army (TNLA) Kelompok etnis minoritas bersenjata Myanmar, yang merupakan bagian dari aliansi perlawanan terhadap pemerintah junta militer Myanmar, pada Senin malam, 25 November 2024, mengumumkan kesiapan melakukan perundingan dengan pemerintah Myanmar setelah setahun melakukan perlawanan di area perbatasan Cina-Myanmar.

TNLA mengambil keputusan itu setelah Cina menekan kelompok bersenjata tersebut di tengah degenerasi militer Myanmar, yang dipandang Beijing sebagai jaminan bagi stabilitas. Politik Myanmar bergejolak sejak militer negara itu melakukan kudeta mendongkel pemerintahan demokrasi Aung San Suu Kyi pada 2021. Semenjak itu, terjadi gerakan penolakan yang diawali unjuk rasa damai, kemudian berubah menjadi sebuah pemberontakan bersenjata oleh berbagai kelompok.           

TNLA dalam pernyataannya di Telegram mengatakan pihaknya ingin menghentikan serangan udara oleh militer Myanmar di wilayah utara Negara bagian Shan. TNLA punya itikad untuk melakukan perundingan dan mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Cina.

“Warga sipil kami menderita akibat serangan udara dan kesulitan lainnya. Jadi, kami ingin mencari jalan keluar,” kata Juru bicara TNLA Lway Yay Oo.

TNLA adalah bagian dari sebuah serangan terkoordinasi yang diluncurkan pada tahun lalu yang disebut Operasi 1027. Nama itu diambil berdasarkan tanggal dimulainya operasi, yang menjadi tantangan terbesar bagi jenderal-jenderal di pemerintah Myanmar sejak mereka melakukan kudeta hingga berdampak pada hilangnya sejumlah kota dan pos-pos militer.