Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) angkat bicara ihwal permintaan Rusia untuk mengakses pangkalan TNI Angkatan Udara di Papua. Juru bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat alias Roy menegaskan instansinya tidak pernah mengizinkan negara lain, termasuk Rusia, untuk mengakses pangkalan militer TNI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara mana pun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia," kata Roy dalam keterangan resminya, Rabu malam, 16 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Roy menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen mempertahankan prinsip bebas aktif. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia hanya akan menerima dan mengizinkan pesawat atau kapal militer negara lain dalam misi damai untuk berkunjung ke Indonesia.
Selain itu, Roy mengungkap bahwa Indonesia memiliki rencana untuk membangun tempat peluncuran satelit di Biak. "Pembicaraan mengenai hal tersebut telah dimulai beberapa tahun yang lalu namun belum sampai kepada keputusan apapun," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa isu pembukaan pangkalan militer Rusia ini turut menjadi sorotan Kementerian Pertahanan. Dia menyerahkan kepada media untuk menanyakan detail mengenai isu tersebut.
"Politik luar negeri kita jelas bebas-aktif. Kita tak ada blok militer," tutur Arif saat ditemui wartawan dalam peringatan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Audiotorium Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), Jakarta, pada Rabu, 16 April 2025.
Arif menjelaskan bahwa sejauh ini Indonesia hanya terlibat dalam kerja sama militer dengan negara lain tanpa memberikan izin pembukaan pangkalan militer.
Sebelumnya, situs Amerika Serikat, Janes merilis laporan berjudul "Indonesia pertimbangkan opsi usai Rusia berupaya mengakses pangkalan AU" pada Senin, 14 April 2025. Dalam laporan Janes, Indonesia menerima permintaan resmi dari Moskow mengenai izin menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) di sebuah fasilitas di provinsi paling timur Indonesia.
Berkenaan dengan itu, sumber dari pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi kepada Janes bahwa permintaan tersebut diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025.
Dalam dokumen yang diterima Janes mengenai permintaan itu, Rusia berupaya menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.
Pangkalan udara itu terletak di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dan menjadi markas Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235.
Laporan Janes ini akhirnya ikut direspons oleh Australia. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pemerintahnya sudah "berkomunikasi" dengan Indonesia ihwal laporan tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyatakan bahwa pemerintahnya sedang mencari informasi lebih lanjut dari pemerintah Indonesia.
"Kami dari pihak pemerintah mencoba untuk mengonfirmasi laporan itu dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan seperti apa status permintaan Rusia itu," tutur Wong, dikutip dari ABC Australia.
Foto 
