Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah sumber di pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko mengungkap Pemerintah Meksiko telah menolak permintaan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar negara mengizinkan pesawat militer Amerika Serikat yang membawa imigran ilegal mendarat di Meksiko.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Amerika Serikat tak bisa menjalankan rencana untuk mendaratkan pesawat angkut C-17 ke Meksiko karena negara itu tak memberikan izin. Sumber di Angkatan Udara Amerika Serikat dan Meksiko membenarkan keputusan ini yang kemudian diwartakan NBC News
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua penerbangan serupa terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, yang terbang dari Amerika Serikat menuju Guatemala, yang masing-masing membawa sekitar 80 migran.
Kementerian Luar Negeri Meksiko dalam pernyataan pada Jumat, 24 Januari 2025 mengatakan negaranya memiliki hubungan yang bagus dengan Amerika Serikat dan siap bekerja sama mengatasi sejumlah permasalahan, seperti isu imigrasi.
“Ketika membahas soal repatriasi, kami akan selalu menerima kedatangan warga Meskiko ke wilayah kami dengan tangan terbuka,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Meksiko.
Meksiko secara resmi tidak memberikan alasan mengapa menolak memberikan izin mendarat pada dua pesawat tempur Amerika Serikat pembawa imigran untuk mendarat di Meksiko.
Sebelumnya pada awal pekan ini, pemerintahan Trump mengumumkan telah meluncurkan ulang program yang dinamai "Remain in Mexico". Programi ini memaksa para pencari suaka non-warga Meksiko untuk menunggu di Meksiko hingga kasus mereka di Amerika Serikat diselesaikan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada Rabu, 22 Januari 2025, mengatakan tindakan Amerika Serikat itu membutuhkan persetujuan negaranya untuk menerima para pencari suaka dan kata sepakat itu belum tercapai antara kedua Negara.
Sebelumnya pada 23 Januari 2025, Pentagon mengerahkan tentara lebih banyak ke perbatasan Amerika Serikat - Meksiko untuk mengatasi gelombang orang-orang yang ingin menyeberang ke negeri Abang Sam secara ilegal. Setelah menjabat, Trump mendeklarasikan darurat nasional di wilayah perbatasan dan berjanji mengentikan invasi migran masuk Amerika Serikat secara ilegal.
"Presiden Trump telah menandangani sebuah perintah eksekutif untuk mengerahkan 1.500 tentara tambahan ke selatan perbatasan Amerika. Ini dilakukan hanya satu hari setelah dia menjabat (sebagai presiden). Dia (Trump) secara langsung memerintahkan pada Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk membuat keamanan dalam negeri sebagai misi inti kementerian itu," kata Humas Gedung Putih, Karoline Leavitt, Rabu, 22 Januari 2025.
Sekitar 2.200 tentara aktif sudah ditempatkan di perbatasan sebagai bagian dari gugus tugas Force-North, yang berkantor pusat di El Paso, Texas. Tentara beroperasi bersama dengan petugas beacukai dan perlindungan perbatasan.
Menurut CNN, tentara saat ini membantu sebagian besar tugas logistik dan birokrasi seperti memasukkan data dan pemantauan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat sementara Robert Salesses mengatakan Pentagon akan mengerahkan sejumlah helikopter dan awaknya serta analisis intelijen untuk mendukung upaya pendeteksian dan monitoring.
Sumber: Reuters
Piihan editor: UNRWA Siap Kirim 4 Ribu Truk Bantuan ke Jalur Gaza
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
