Mengapa Para Menteri Luar Negeri ASEAN Kecewa Perkembangan Myanmar

Perbesar

Suasana pertemuan Special ASEAN Ministerial Meeting di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, 27 Oktober 2022. ANTARA /Galih Pradipta/POOL

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jakarta

Menlu ASEAN Kecewa Perkembangan Myanmar

PARA menteri luar negeri negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengakhiri pertemuan khusus tentang Myanmar di Jakarta, Kamis, 27 Oktober lalu. Mereka menyatakan keprihatinan dan kekecewaan atas kurangnya kemajuan yang signifikan dalam proses perdamaian di negara itu. Namun negara di kawasan ini sekarang "lebih bertekad" menyelesaikan krisis politik di negara yang dipimpin junta militer itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua ASEAN dari Kamboja menggambarkan situasi di Myanmar "memburuk dan lebih parah" serta menekankan perlunya tindakan berbasis waktu mengenai Lima Poin Konsensus tentang Myanmar, yang diadopsi April tahun lalu. Lima poin itu antara lain memuat penghentian kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, serta mediasi oleh utusan khusus Ketua ASEAN.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Setelah pertemuan di Jakarta, para menteri luar negeri ASEAN akan mengajukan proposal bagi para pemimpin kawasan ini untuk memutuskan langkah selanjutnya di Myanmar pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kamboja bulan depan. Para pemimpin blok inilah yang akan menilai kemajuan Myanmar dan mungkin memutuskan tindakan terhadap Myanmar tanpa konsensus.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak terjadinya kudeta oleh militer pada Februari tahun lalu, yang menyebabkan lebih dari 2.300 orang tewas. Minggu lalu, tentara Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, melancarkan serangan udara terhadap warga sipil yang merayakan ulang tahun sebuah organisasi etnis di Negara Bagian Kachin, Ahad, 23 Oktober lalu. Serangan udara itu menewaskan sedikitnya 70 orang.

Kelompok dan aktivis hak asasi manusia mendesak ASEAN mempertimbangkan pengusiran Myanmar dari blok tersebut, karena meningkatnya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh junta militer. Indonesia dan Kamboja mengatakan pengusiran tidak dibahas dalam pertemuan di Jakarta tersebut.

Utusan Khusus ASEAN Prak Sokhonn, yang juga Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kamboja, mengatakan kunjungan ketiganya ke Myanmar akan dilakukan setelah KTT ASEAN pada November mendatang. Sebelumnya kunjungan itu dijadwalkan dilakukan sebelum KTT berlangsung. Tapi komitmen itu dibuat sebelum militer Myanmar mengeksekusi empat tahanan politik, Juli lalu. Eksekusi itu membuat marah masyarakat internasional, termasuk Ketua ASEAN saat ini, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

Menanggapi hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN itu, pemerintah junta militer Myanmar memperingatkan "implikasi negatif" jika tekanan tambahan diberlakukan. Ia juga menuduh ASEAN melakukan "diskriminasi" karena tidak mengundang menteri luar negeri yang ditunjuk junta ke pertemuan di Jakarta.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing belum diundang ke pertemuan puncak para pemimpin ASEAN bulan depan dan diplomat top Myanmar Wunna Maung Lwin dikeluarkan dari pembicaraan tingkat menteri pada Februari dan Agustus lalu.

Malaysia

Pemilu di Bawah Ancaman Banjir

PEMILIHAN Umum Malaysia dijadwalkan akan diadakan pada 19 November 2022 untuk memilih 222 anggota Dewan Rakyat di Parlemen Malaysia. Partai oposisi dari Pakatan Harapan mendesak agar pemilihan ditunda karena negara itu sedang bersiap menghadapi kemungkinan banjir di seluruh Malaysia pada akhir tahun ini.

Pemerintah juga sedang bersiap-siap menghadapi bahaya tersebut. "Sebanyak 76.336 petugas dan personel lembaga tanggap darurat di semua tingkat, termasuk tingkat kabupaten, dalam keadaan siaga penuh," kata Mohd. Yazid, Wakil Menteri di Departemen Perdana Menteri, kepada Majelis Rendah, Senin, 3 Oktober lalu, seperti dilansir Channel News Asia.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Malaysia di Putrajaya, Malaysia, 20 Oktober 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain

Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat yang juga tokoh oposisi, Rafizi Ramli, meluncurkan petisi online menentang pemilihan selama musim banjir ini. Dia meminta semua pihak berfokus menghadapi banjir. Semua hal lain yang bisa ditunda harus dikesampingkan. Biaya pemilu juga besar, sekitar US$ 216 juta, dan itu lebih baik jika digunakan untuk upaya penanggulangan bencana.

Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi mengatakan seharusnya tidak ada masalah jika pemilihan umum diadakan pada musim hujan mendatang, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Dia menuduh oposisi menyoroti ini sebagai upaya mempengaruhi pemilih. Anggota parlemen Bagan Datuk mengatakan oposisi ingin menunda pemilihan umum karena takut kalah.

Tidak semua pihak UMNO mendukung gagasan pemilihan lebih awal ini. Khairy Jamaluddin, menteri asal UMNO, mengatakan kepada wartawan bahwa sementara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan bersiap-siap menghadapi banjir, "orang lain berbicara tentang pemilu."