Menggalang solidaritas demokrasi

PERTEMUAN tokoh agama sedunia kini bukan lagi tempat membicarakan urusan dogma dan akidah melulu. Paling tidak begitulah yang terlihat ketika sekitar 1.500 peserta Sidang Komite Sentral Dewan Gereja-Gereja Dunia (DGD) berkumpul di Pusat Kebudayaan Saint Martin, Buenos Aires, selama dua minggu, yang berakhir Kamis pekan ini. Kali ini dari sidang DGD muncullah cerita-cerita mengharukan tentang nasib rakyat Argentina di masa "tahun-tahun berdarah" (1974--1983), saat negara berpenduduk 27 juta jiwa itu dicengkeram junta militer. Seorang ibu, Nyonya Eliza de Landin, mengaku di depan peserta sidang DGD bahwa dua anaknya menjadi korban keganasan penguasa militer kala itu, dan sampai sekarang tak tahu di mana kuburnya. "Waktu itu, saya hanya bisa meratap," kata sang ibu. "Sebab, semua pintu untuk bertanya tertutup." Tidak cuma Eliza yang dihadirkan pada sidang DGD kali ini. Seorang putri cilik berusia tujuh tahun, juga ditampilkan. Dengan segala keluguannya, sang bocah bercerita bahwa ia tak tahu lagi siapa orangtuanya. "Ada ribuan anak yang senasib dengan saya," katanya. Ia adalah contoh anak-anak sebayanya yang sudah tak dikenali lagi oleh ayah ibunya lantaran "dirusakkan" teror penguasa. Kisah semacam pernah diungkapkan korban di pengadilan sembilan jenderal, yang dianggap mendalangi semua kekejaman itu. Nyonya Francese de Bettini, misalnya di hadapan para hakim, mengaku tidak lagi mendengar kabar tentang putranya setelah berpamitan hendak ke kampus pada 1976. Suaminya, seorang jaksa, yang ikut mencari si anak, tiba-tiba juga menghilang. Begitu pula seorang keluarganya yang menjadi purnawirawan angkatan laut. Pada giliran berikutnya, ibunya, yang sudah berusia 77 tahun, yang diculik. Hampir semua pintu digedor Francese untuk menanyakan nasib keluarganya. Tak seorang pun mau membantu. Ia nyaris putus asa ketika seorang kardinal juga menolak kehadirannya. Francese menolak menyebut nama kardinal yang tega melakukan hal itu. BOLEH jadi nama anggota keluarga De Bettini, De Landin, serta kedua orang tua gadis cilik tadi ada dalam daftar 8.960 nama yang dikumpulkan oleh Komisi Nasional tentang Orang-Orang Hilang (TEMPO, 8 Juni 1985). Menurut sebuah kelompok pemuda yang berbicara di sidang DGD, jumlah orang yang hilang diperkirakan 30 ribu. Mengapa sidang DGD membicarakan soal kekejaman dan hak-hak asasi di Argentina? "Kita terikat dengan masyarakat lainnya dalam mencari jalan keluar dan menunjukkan rasa solidaritas," kata Dr. Emilio Castro sekjen Komite Sentral DGD. Karena itulah agaknya presiden Argentina Raul Alfonsin mengharapkan Gereja mau menjadi "saksi penasihat, dan penyokong pulihnya demokrasi" di sana. Buat Alfonsin, "solidaritas" yang ditelurkan dari DGD ini akan banyak artinya. Paling tidak dapat meringankan beban "penderitaan" utang negaranya yang sudah mencapai US$ 48 milyar. Tanpa itu, Argentina, yang laju inflasinya sudah lebih dari 850%, akan kerepotan membayar utang. Karena itu, ia terpaksa menerima bantuan IMF untuk menolong kondisi negaranya yang nyaris rudin. Seperti kata Saul Ulbadini, tokoh serikat buruh terkemuka di sana, "Mustahil akan ada demokrasi jika perut kelaparan." Sementara itu, Alfonsin sebenarnya masih harus membuktikan janji-janjinya menyeret para "penindas dan pengacau" ke depan meja hijau. Namun, di sana-sini sudah mulai muncul ketidakpuasan rakyat, yang menginginkan perbaikan nasib - walaupun mereka masih mendukung tokoh sipil yang belum genap dua tahun berkuasa ini. James R. Lapian