Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Menteri Senior Singapura Tegaskan Negaranya Bukan Tempat Berlindung Koruptor Indonesia

Menteri Senior Singapura Teo Chee Hean juga bicara soal perjanjian kerja sama pertahanan dan pengelolaan FIR. Apa pendapatnya?

20 Juli 2023 | 06.34 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menteri Senior Singapura yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional, Teo Chee Hean, saat bertemu dengan jurnalis Indonesia di Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura pada Kamis, 6 Juli 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Senior Singapura yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional, Teo Chee Hean, menyatakan negaranya bukanlah tempat berlindung para buron atau koruptor asal Indonesia. Menurut Teo, Singapura punya hukum dan aturan perlintasan yang ketat, sehingga orang tak bisa masuk atau melarikan diri dengan mudah.

“Kami tidak punya alasan untuk melakukannya (melindungi mereka). Namun, perang melawan korupsi dimulai dari dalam negeri,” kata Teo kepada jurnalis Indonesia di Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura pada Kamis, 6 Juli 2023.

Apalagi, kata Teo, saat ini Singapura dan Indonesia punya perjanjian ekstradisi. “Memastikan bahwa kami memiliki sistem yang baik, baik untuk mengekstradisi buronan di Indonesia ke Singapura maupun buronan di Singapura yang melakukan kejahatan di negara lain, menurut kami adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan,” kata Teo.

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura sebenarnya telah ditandatangani sejak 2007. Namun baru pada tahun ini disahkan oleh pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat bersamaan dengan pengesahaan perjanjian kerja sama pertahanan (DCA). “Kami menunggunya untuk diratifikasi bersama dengan DCA,” ujar Teo. “Kami senang bahwa setelah 16 tahun, kami dapat melakukannya.”

Pada 2021, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi saat itu, Karyoto, menyatakan kesulitan mencari buron lembaganya, terutama yang bersembunyi di Singapura. Karyoto mengatakan, “Singapura adalah surga koruptor.” Salah satu buron yang disebut bermukim di Singapura adalah Paulus Tannos, tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP.

Saat itu, Singapura langsung membantah pernyataan Karyoto. Menurut Kementerian Luar Negeri Singapura, tuduhan tersebut tidak berdasar. Singapura justru memberikan bantuan dalam sejumlah pengusutan kasus oleh KPK. Salah satunya melalui melalui Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB). CPIB membantu KPK menyampaikan permintaan panggilan KPK kepada orang-orang yang perlu diperiksa.

Yang terbaru, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe yang sekarang berstatus terdakwa korupsi diduga melakukan pencucian uang hasil korupsi di Singapura. Dalam mencuci duit haram itu, Enembe dibantu warga negara Singapura. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak CPIB karena disinyalir itu melibatkan warga negara Singapura yang bertindak sebagai professional money launderer,” kata Alex pada Senin, 26 Juni 2023.

Ihwal ini, Menteri Teo Chee Hean mengatakan negaranya menangani korupsi dengan keras. “Kami tidak pernah menyalahkan negara lain atas korupsi di Singapura karena kami sendiri yang akan menanganinya lebih dulu,” katanya. “Namun, pertama-tama, masalah korupsi harus ditangani di dalam negeri.”

Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dan Pengelolaan FIR Indonesia-Singapura

Teo mengatakan pemerintah negaranya senang bisa menjalin kerja sama dengan Indonesia. Selain perjanjian ekstradisi, pada tahun ini juga Indonesia dan Singapura meresmikan perjanjian kerja sama pertahanan dan pengelolaan wilayah informasi penerbangan (flight information region/FIR). “Untuk FIR, saya harus mengatakan bahwa pertama-tama, FIR bukanlah masalah kedaulatan, tetapi masalah pengelolaan lalu lintas udara sipil yang efisien dan aman melalui ruang udara,” katanya.

Ia membandingkannya dengan wilayah udara Eropa yang ketat karena negara-negara di benua tersebut bertetangga dan berdekatan. “Jadi, di antara negara-negara tersebut, mereka juga memiliki pengaturan agar efisien dan aman untuk pesawat yang masuk dan keluar dari bandara-bandara besar, apakah itu Zurich, Jenewa, Heathrow, dan sebagainya.”

Adapun mengenai kerja sama pertahanan, Teo mengatakan perjanjian tersebut sangat penting karena menyatukan semua kerja sama yang telah dijalin Indonesia dan Singapura selama bertahun-tahun. “Serta menyediakan platform penting untuk melangkah maju,” katanya.

Lebih lanjut Teo mengatakan bahwa kerja negaranya dengan Indonesia menguntungkan kedua belah pihak. “Kadang-kadang ketika saya membaca media di Indonesia, gambaran hubungan antara Singapura dan Indonesia dilihat sebagai zero-sum game. Apa yang Anda dapatkan? Apa yang saya dapatkan? Apa yang harus saya korbankan? Namun sebenarnya hubungan dan kesepakatan yang kita miliki adalah positive-sum game,” katanya.

Ia mengatakan banyak bidang baru yang dapat dikerjasamakan. “Perdagangan dan investasi sudah jelas,” ujarnya. “Kami telah bekerja sama di bidang ini selama bertahun-tahun, dan kami berharap dapat terus melakukannya.”

Pilihan Editor: Pemerintah Singapura Tanggapi Kebijakan Ekspor Pasir Laut Indonesia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Anton Septian

Anton Septian

Redaktur Eksekutif Tempo. Sebelum ini Redaktur Eksekutif Tempo.co dan sebelumnya lagi Redaktur Eksekutif majalah Tempo. Pernah menjadi penanggung jawab kompartemen politik dan redaktur di Desk Investigasi majalah Tempo. Banyak meliput isu politik dan hukum serta terlibat dalam sejumlah proyek investigasi. Asia Journalism Fellowship 2023.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus