Menutup Celah Keadilan di Gitmo

Tujuh warga negara Arab Saudi mendarat di Bandar Udara King Abdul Azis, Riyadh, dengan pesawat khusus milik kerajaan, Rabu pekan lalu. Mereka, antara lain Majid Aidha al-Qurashi, Majid Abdullah al-Harbi, Mohammad Abdullah al-Harbi, disambut bak tamu agung. Mendapat fasilitas menginap gratis dan dipertemukan dengan sanak keluarga.

Mereka orang-orang yang baru bebas dari tahanan pemerintah Amerika Serikat khusus ”teroris” di pantai Guantanamo, Kuba. ”Kami puas dengan kerja sama yang ditunjukkan pemerintah AS,” ujar Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Pangeran Naif bin Abdul Azis. Dia berharap pemerintah AS ”bermurah hati” membebaskan 75 warga Saudi yang masih ditahan di Guantanamo. Saat ini diperkirakan hampir 400 orang dari 40 negara yang ditahan di sana.

”Kebaikan” pemerintah Presiden George W. Bush membebaskan tahanan Guantanamo sebenarnya bukan kabar baik. Ya, meskipun tahanan seperti Majid sudah bebas, hak mereka telah terampas. Mereka ditangkap tanpa prosedur yang benar, ditahan tanpa melalui proses pengadilan. Bahkan banyak ”alumni” Guantanamo yang gila dan menderita kelainan mental.

Bagaimana tidak? Sejak penjara itu dibuka pada Januari 2002, banyak laporan, termasuk dari lembaga internasional hak asasi manusia Amnesty International, tentang penyiksaan para tahanan di Guantanamo alias Gitmo. Tindakan aniaya terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai teroris tidak hanya terjadi di sana, tapi juga sebelumnya. Banyak yang dikurung di penjara rahasia, diterbangkan dari satu ke tempat rahasia ke tempat rahasia lainnya, sebelum masuk Gitmo.

Yang lebih buruk, Selasa pekan lalu, Pengadilan Banding AS menolak gugatan para tahanan Guantanamo untuk menggunakan peradilan sipil di AS sebagai tempat proses hukum mereka. ”Pengadilan federal tak punya kewenangan memproses kasus seperti ini,” ujar hakim A. Raymon Randolph. Pengadilan mendukung Presiden Bush: menggunakan peradilan militer dan hukum antiterorisme untuk menjerat mereka. Lebih parah lagi, Kongres yang didominasi Partai Demokrat, yang sangat mendukung penutupan penjara Guantanamo, juga ikut mendukung putusan pengadilan.

Protes pun diteriakkan, termasuk oleh para pengacara AS yang menjadi pembela para tahanan Gitmo. ”Bayangkan jika negara lain menahan warga negara AS bertahun-tahun, tanpa memberikan hak untuk mempertanyakan di pengadilan tentang penahanannya,” kata Rob Freer dari Amnesty International.

Toh, semuanya dianggap angin semilir oleh Presiden Bush. Kamis dua pekan lalu, dia mengeluarkan surat perintah pelaksanaan pengadilan militer pertama untuk tiga tersangka. Kolonel Morris Davis, ketua jaksa penuntut umum Komisi Militer, awal bulan lalu mengumumkan dakwaan terhadap David Hicks, pelatih ternak Australia yang ditangkap di Afganistan; Salim Hamdan, orang Yaman yang dituduh menjadi sopir Usamah bin Ladin; dan Omar Ahmed Khadr, remaja Kanada yang berusia 15 tahun ketika ditangkap di Afganistan sekitar enam tahun lalu.

Pengadilan militer akan memakai panduan Departemen Pertahanan, yaitu Akta Komisi Militer yang disahkan pada Oktober 2006, untuk pengadilan khusus di Gitmo. Dalam buku petunjuk 238 halaman itu, salah satunya menetapkan bahwa desas-desus dan informasi yang diperoleh secara paksa dapat menjadi bukti. Orang yang terbukti bersalah menurut pengadilan tersebut dapat dieksekusi atas perintah Presiden Amerika. ”Prinsip habeas corpus atau didengar keterangannya lebih dulu bisa diabaikan,” ujar hakim Judith Rogers. Pilihannya: dibebaskan tanpa keadilan atau diadili tanpa keadilan.

Ahmad Taufik (Reuters, Christian Science Monitor, Human Rights First)