Pagi Bergolak di Parlemen Perak

Perhelatan Kamis pekan lalu itu seharusnya berlangsung khidmat. Dewan Utusan Negara Perak, anggota parlemen di Negara Bagian Perak, Malaysia, akan menggelar sidang pertama pagi itu. Gedung parlemen, Bangunan Perak Darul Ridzuan di Ibu Kota Pemerintahan Ipoh, sudah dipenuhi anggota Dewan. Rencananya, sidang akan dibuka dengan pidato Raja Muda Perak, Raja Nazrin Shah.

Namun, belum lagi sidang dibuka, suasana kisruh meruap tatkala Ketua Parlemen Sivakumar Varatharaju Naidu-dari kelompok oposisi Pakatan Rakyat-meminta Menteri Besar Perak Zambry Abdul Kadir berikut enam anggota parlemen dari Barisan Nasional dan dua anggota nonpartai keluar dari ruang sidang.

Perintah Sivakumar itu didasari keputusan parlemen Februari lalu yang telah menskors Zambry tak boleh menghadiri sidang Dewan selama 18 bulan. "Saya tak akan memulai sidang sebelum Anda keluar dari ruang ini," kata Sivakumar dengan suara lantang.

Bukannya beranjak, Zambry tetap duduk di kursinya. Anggota parlemen dari Barisan Nasional seketika membela bos mereka. Mereka balik menyerang Sivakumar dengan mempertanyakan keabsahan Sivakumar memimpin sidang. Adu mulut pun tak terelakkan. Anggota parlemen dari dua kubu saling tuding, naik meja sidang, bahkan baku pukul.

Dalam sejarah Malaysia, inilah pertama kalinya terjadi kerusuhan di parlemen hingga hampir enam jam-sejak pukul 09.15 sampai pukul 14.45. Pertama kali pula polisi merangsek ke ruang sidang parlemen dan menahan ketua berikut anggotanya.

"Memalukan, tempat ini berubah menjadi kawasan perang," kata tokoh oposisi terkemuka Lim Kit Siang, yang siang itu dilarang masuk oleh polisi antihuru-hara ke lokasi sidang. "Ini aib nasional dan internasional."

Kerusuhan memuncak ketika anggota parlemen dari kubu Barisan Nasional mendadak merebut mikrofon dan mengumumkan R. Ganesan sebagai ketua baru menggantikan Sivakumar. Sekumpulan anggota parlemen merubung Sivakumar, menarik pakaian kebesaran yang ia kenakan. Dengan cepat Ganesan datang dan menerima pakaian kebesaran ketua parlemen, memakainya, dan mengangkat sumpah, hanya dalam hitungan menit.

Belum lagi habis tercengang, anggota parlemen yang hadir hari itu dikejutkan dengan masuknya sekawanan polisi berpakaian preman. Dalam sekejap, mereka menciduk Sivakumar dan sejumlah anggota parlemen Pakatan lainnya. Jeritan Sivakumar yang digelandang polisi menggema ke seluruh ruangan. "Speaker (Ganesan) ini haram! Ada speaker haram di Perak!" ia berseru.

Dengan kawalan polisi, Sivakumar dimasukkan ke mobil dinasnya, Toyota Camry, menuju luar lokasi. Bersama Sivakumar, ditahan pula sejumlah anggota parlemen Ipoh dari Pakatan.

Baru pukul tiga sore Ganesan, yang menjabat ketua dari kubu Barisan Nasional, kemudian membuka sidang dan meminta Raja Perak berpidato. "Saya tak hendak terlibat dalam konflik ini," kata Raja Nazrin. "Saya minta semua pihak tetap tenang, menghormati konstitusi, dan mengizinkan saya berpidato."

Di luar ruang sidang, suasana tak kalah kisruhnya. Polisi menahan 30 demonstran yang terdiri atas aktivis, anggota partai, dan pengacara. Para pemrotes yang berpakaian serba hitam itu mencoba merangsek masuk ke gedung parlemen yang sudah dikuasai Barisan Nasional. Hingga sore, tak kurang dari 69 orang ditahan polisi. Di antaranya terdapat juru bicara Partai Keadilan Rakyat dari Batu, Kuala Lumpur, Tian Chua. Ke-69 orang yang ditahan itu, termasuk Sivakumar dan Tian Chua, kemudian dibebaskan Kamis malam.

Kisruh Kamis itu merupakan puncak dari konflik politik yang terjadi di Perak setelah Pakatan Rakyat, yang dipimpin Anwar Ibrahim, memenangi mayoritas kursi di parlemen pada pemilu negara bagian setahun lalu. Pakatan menguasai 31 kursi di Dewan, melawan Barisan yang hanya mendapat 28 kursi. Dengan kemenangan itu, Pakatan berhak menunjuk menteri besar. Mohammad Nizar Jamaludin menduduki kursi itu.

Kekalahan di Perak itu benar-benar memukul Barisan Nasional karena di negara bagian terbesar kedua inilah mereka harus mengakhiri dominasi 52 tahun. Negara bagian yang bergabung ke federasi Malaysia pada 1948 ini adalah cerminan sukses wilayah Semenanjung Malaysia. Puluhan tahun lalu, Perak dikenal sebagai penghasil timah terbesar. Kini, daerah berpenduduk dua juta orang ini ikut menyumbang perekonomian Malaysia lewat industri manufaktur. Industri otomotif Malaysia, Proton, juga dibuat di sini, tepatnya di wilayah Tanjung Malim.

Dengan potensi strategis itu, Barisan Nasional bertekad merebut kembali Perak. Mereka tak menyerah. Tiga anggota Pakatan dapat dibujuk menyeberang. Mereka memang memilih independen, tapi menyokong setiap keputusan politik Barisan. Perimbangan politik di Dewan pun berbalik: 31 kursi untuk Barisan dan 28 kursi Pakatan. Raja melantik Zambry sebagai pengganti Nizar Jamaludin.

Sivakumar melalui sidang parlemen kemudian memutuskan penangguhan kepemimpinan Zambry dalam 18 bulan dengan alasan pengangkatan Zambry merupakan bentuk penghinaan terhadap parlemen. Pengangkatan Zambry mereka nilai tak sah karena tak melalui pemilu.

Bak bara dalam sekam, panas yang berdiam lama-lama menjadi api. Barisan Nasional rupanya gemas melihat pembangkangan parlemen atas keputusan Raja Perak mengangkat Zambry. Pembukaan sidang parlemen menjadi momen yang tepat untuk menurunkan sang ketua dari kelompok oposisi.

Sivakumar, yang kini tidak berkursi di parlemen, dalam keterangannya setelah dibebaskan, mengatakan tak akan tinggal diam. "Pakatan akan menggelar sidang dan memutuskan tindakan hukum yang kami ambil dalam satu-dua hari ini," katanya Kamis malam pekan lalu.

Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur akan bersidang Senin ini untuk memutuskan siapa yang berhak menyandang jabatan Menteri Besar Perak. Apa pun hasilnya, Pengadilan Federal di Putrajaya, Kuala Lumpur, akhirnya yang akan memutuskan.

Sikap main paksa yang ditunjukkan polisi dan Barisan Nasional ini tentu saja dikecam banyak orang. Ong Boon Piow, anggota parlemen dari Partai Aksi Demokrat, mengatakan ini ujian bagi Najib, yang baru saja menyerukan Satu Malaysia sebagai kebijakan politiknya. Ia juga meminta kerajaan turun tangan menyelesaikan konflik kepemimpinan di Perak. "Raja harus ikut meredam konflik dengan niat politik yang lurus," katanya.

Satu-satunya jalan yang paling adil, sebagaimana disarankan pengamat dan aktivis, adalah membubarkan parlemen dan menggelar pemilu baru di negara bagian itu. "Biarlah rakyat yang menentukan siapa yang layak," kata Ong.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia memuji langkah kepolisian yang cepat tanggap meredam kerusuhan. "Kami tak bisa membiarkan kondisi negara yang terus-menerus digoyang aksi kerusuhan dan konflik," kata Menteri Dalam Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein. "Ini buruk akibatnya."

Angela Dewi (AFP, The Star, Malaysiatoday, Malaysiakini, BBC, Straitstimes)