Peluru untuk peta

PERUNDINGAN damai di Bosnia akhirnya terwujud juga. Ketiga faksi yang bertikai, setelah parlemen etnis Serbia memberi lampu hijau, Rabu pekan lalu, praktis sudah menyetujui persyaratan damai PBB. Sekalipun damai tahap pertama sudah dicapai dan secara resmi gencatan senjata sudah diterapkan, toh pertempuran masih saja marak. Mungkinkah Republik (baru) Bosnia versi PBB, yang dibagi atas wilayah-wilayah otonom, berjalan seperti diharapkan? Sulit diramalkan. Soalnya, ketiga faksi yang bertikai tampak kurang puas dengan pembagian wilayah versi PBB. Tak heran bila perundingan tahap kedua, yang dimulai Sabtu pekan ini, dipastikan berjalan alot dan seru karena yang dibahas adalah masalah peka: pembuatan peta baru Republik Bosnia. Masalah peta ini peka karena perang pecah di Bosnia pada dasarnya disebabkan masalah perebutan wilayah. PBB memang telah memberi tiap faksi wilayah otonom, tempat etnis masing-masing merupakan mayoritas, dan menjadikan Ibu Kota Sarajevo sebagai ''kota bebas''. Tapi masing-masing merasa bahwa pembagian itu tetap tak adil. Buktinya, baru saja damai tahap pertama disepakati, pertempuran antara etnis Kroasia dan orang-orang muslim Bosnia tambah marak. Padahal, selama ini mereka justru bahu-membahu melawan etnis Serbia. Pihak Kroasia menuding orang-orang muslim sengaja memprovokasi pertempuran karena menginginkan perundingan damai yang diselenggarakan di Jenewa gagal. Sebaliknya, kelompok muslim menyebut pihak Kroasia yang memulai serangan karena ingin mendominasi wilayah yang menurut rencana damai PBB dinyatakan berpenduduk berimbang secara etnis. Sulit menentukan pihak mana yang benar. Yang pasti, etnis Kroasia secara de facto menguasai 20% wilayah Bosnia. Sementara kelompok muslim, yang merupakan 40% dari 3 juta penduduk Bosnia, selama perang cuma menguasai sejumlah kecil wilayah kantong, dan tentu saja tak puas dengan pemberian tiga wilayah yang ditetapkan rencana damai PBB. Belum lagi kekecewaan di pihak etnis Serbia -- kini menguasai 70% wilayah Bosnia -- yang menurut rencana damai PBB harus menyerahkan sebagian wilayah yang mereka kuasai. Kuat dugaan, di lapangan, ketiga etnis tersebut masih berusaha mewujudkan keinginan masing-masing dengan cara kekerasan, agar peta baru Bosnia sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hal lain yang juga akan menjadi debat panjang adalah soal komposisi etnis di pemerintah pusat, sampai soal siapa yang akan mengawasi wilayah-wilayah otonom itu. Seandainya pasukan PBB yang diberi tugas mengawasi -- terutama mengawasi senjata-senjata milik ketiga faksi -- mestinya kekuatan mereka harus dilipatgandakan, dan sanksi internasional terhadap pelanggaran oleh pihak yang bertikai harus jelas dan dilaksanakan. Selama ini, pasukan PBB tak berdaya menghadapi aksi kekerasan ketiga etnis tersebut. Ketegangan antarfaksi ini tampak sudah sampai pada batas rawan. Kelompok muslim memang berkepentingan sekali dengan aturan main yang jelas. Sebab mereka, sekalipun mayoritas, yang menjadi korban utama pembersihan etnis di Bosnia. Bagaimana pula kelak nasib etnis minoritas di wilayah-wilayah otonom yang dikuasai etnis mayoritas? Penyelesaian yang tak gampang tentunya. Melihat kenyataan itu, tampaknya prosspek Republik (baru) Bosnia tak cukup cerah. FS