Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Korea Selatan memakzulkan presiden sementara Han Duck Soo pada Jumat, 27 Desember 2024. Ia dilengserkan kurang dari dua pekan setelah parlemen memakzulkan Yoon Suk Yeol akibat dari pemberlakukan darurat militer enam jam. Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang Mok menjabat sebagai presiden sementara menggantikan Han Duck Soo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Pemakzulan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Han Duck Soo menghadapi pemakzulan terhadap dirinya di parlemen setelah menolak mengangkat tiga hakim baru untuk Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Han menyatakan tidak akan menunjuk para hakim sebelum partai oposisi yang mendominasi 300 kursi di parlemen mencapai kompromi dengan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.
Han Duck Soo yang bertindak sebagai presiden sementara, menegaskan bahwa ia baru akan memberi persetujuan hanya jika kedua pihak yang bersaing mencapai konsensus. Hal ini membuat Partai Demokrat mengancam akan melanjutkan langkah mereka secara sepihak untuk mengesahkan pencalonan hakim di parlemen.
2. Choi Sang Mok
Dikutip dari Antara, beberapa jam setelah parlemen melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Han Duck Soo, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Choi Sang Mok mengambil alih tugas sebagai presiden sementara negara itu pada Jumat 27 Desember 2024. Choi Sang Mok menggantikan Han Duck Soo.
3. Menunggu Keputusan
Pemakzulan Han Duck Soo sebagai presiden sementara Korea Selatan menandai pertama kalinya pejabat presiden sementara dimakzulkan oleh parlemen.
"Saya menghormati keputusan Majelis Nasional, dan agar tidak menambah kebingungan dan ketidakpastian, saya akan menangguhkan tugas saya sesuai dengan hukum yang relevan, dan menunggu keputusan cepat serta bijaksana dari Mahkamah Konstitusi," kata Han.
4. Diinisiasi oleh Partai Demokrat
Mosi pemakzulan terhadap Han Duck Soo diinisiasi oleh oposisi utama Partai Demokrat sehari sebelumnya, setelah dirinya menolak untuk menunjuk hakim tambahan Mahkamah Konstitusi yang akan mengadili sidang pemakzulan.
Partai Demokrat membeberkan lima alasan pemakzulannya, termasuk penolakannya untuk menunjuk hakim. Keterlibatan Han Duck Soo dalam pemberlakuan darurat militer oleh Yoon, dan penolakan untuk mengungkapkan dua rancangan undang-undang (RUU) pengacara khusus yang menargetkan Yoon dan Kim Keon Hee.
5. Diprotes oleh Partai Kekuatan Rakyat
Pemakzulan terhadap Han Duck Soo mendapat kecaman dari Partai Kekuatan Rakyat. Mereka memprotes keputusan tersebut dan menyebut bahwa pemungutan suara tersebut tidak sah karena kuorum untuk pemakzulan ditetapkan mayoritas sederhana 151 suara yang berlaku untuk menteri kabinet, bukan mayoritas dua pertiga dari 200 suara yang berlaku untuk presiden.
Suci Sekarwati turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini
