Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pembakaran Al Quran lebih banyak terjadi di Swedia dan Denmark pada Senin, 31 Juli 2023, ketika pemerintah kedua negara Nordik mengatakan mereka sedang mengkaji cara-cara untuk secara hukum membatasi tindakan semacam itu dalam upaya untuk mengurangi ketegangan yang meningkat dengan beberapa negara Muslim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Denmark dan Swedia telah menyaksikan beberapa protes dalam beberapa pekan terakhir di mana salinan Al Quran telah dibakar, atau dirusak, memicu kemarahan di negara-negara Muslim, yang menuntut pemerintah Nordik menghentikan pembakaran tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pemerintah Denmark mengatakan pada Minggu bahwa pihaknya akan mencari "alat hukum" yang dapat memungkinkan pihak berwenang untuk campur tangan dalam protes semacam itu, jika dianggap menimbulkan "konsekuensi negatif yang signifikan bagi Denmark, paling tidak berkaitan dengan keamanan".
"Fakta bahwa kami memberi isyarat baik di Denmark maupun di luar negeri bahwa kami sedang mengerjakannya mudah-mudahan akan membantu mengurangi masalah yang kami hadapi," kata Rasmussen kepada wartawan setelah pertemuan dengan para pembicara kebijakan luar negeri parlemen pada Senin.
"Ini bukan karena kami merasa tertekan untuk melakukannya, tetapi analisis politik kami adalah demi kepentingan terbaik kita semua," kata Rasmussen, menambahkan: "Kita seharusnya tidak hanya duduk dan menunggu ini meledak. "
Meski begitu, pembakaran Al Quran terjadi di kedua negara pada Senin. Di Stockholm, seorang pengungsi Irak di belakang beberapa protes dalam beberapa pekan terakhir tampaknya membakar salinan Al Quran di luar parlemen Swedia. Di Denmark, pengunjuk rasa anti-Muslim membakar Al Quran di luar kedutaan Arab Saudi di Kopenhagen, dan beberapa lagi direncanakan pada hari yang sama.
Negara-negara Nordik menyesalkan pembakaran Al Quran tetapi tidak dapat mencegahnya di bawah undang-undang konstitusional yang melindungi kebebasan berbicara.
Namun, kedua pemerintah sekarang mengatakan mereka sedang mempertimbangkan perubahan hukum yang memungkinkan pihak berwenang mencegah pembakaran lebih lanjut dalam situasi khusus.
Pemerintah Swedia mengatakan bulan ini sedang memeriksa solusi serupa tetapi partai sayap kanan di kedua negara telah mengecam inisiatif tersebut, dengan beberapa mengatakan kebebasan berbicara tidak dapat dikompromikan.
Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom mengatakan pada Senin bahwa dia telah mengirim surat ke 57 negara di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menjelaskan hak Swedia untuk berkumpul dan mengutuk tindakan islamofobia.
Para menteri luar negeri OKI akan berkumpul di sebuah sesi luar biasa, Senin, untuk membicarakan perkembangan-perkembangan terbaru.
REUTERS
Foto 
