Penangkapan Aktivis Reformasi Kerajaan

THAILAND

Penangkapan Aktivis Reformasi Kerajaan

POLISI menangkap sembilan orang dalam pembersihan para aktivis yang terlibat dalam protes anti-pemerintah, Rabu, 19 Agustus lalu. Salah satunya pengacara Anon Nampa, yang didakwa telah menyerukan reformasi monarki dalam sebuah unjuk rasa bertema Harry Potter di Bangkok pada Juli lalu. Demonstran lain yang juga ditahan adalah dua rapper, Dechatorn Bamroongmuang dan Thanayut Na Ayutthaya.

Monarki Thailand selama ini dilindungi oleh pasal lèse-majesté, yang menghukum siapa pun yang dianggap menghina kerajaan. Anon adalah orang pertama yang secara terbuka melanggar tabu itu. Pria 36 tahun tersebut mengkritik aset Biro Properti Kerajaan, yang membuat Raja Vajiralongkorn menjadi orang terkaya di negeri itu. Dia juga mempertanyakan keputusan Raja untuk mengambil alih komando semua unit militer di Bangkok, sesuatu yang dianggap tidak sejalan dengan sistem monarki konstitusional yang demokratis.

Ming Yu Hah, Wakil Direktur Regional untuk Kampanye Amnesty International, menuduh pihak berwenang telah menggunakan hukum untuk membungkam orang-orang yang mengkritik pemerintah secara damai. “Pihak berwenang harus mencabut tuduhan palsu terhadap pengunjuk rasa damai ini,” katanya, seperti dikutip BBC.

AMERIKA SERIKAT

Penangguhan Hukuman untuk Taksi Daring

PENGADILAN California menangguhkan hukuman bagi Uber dan Lyft yang berhubungan dengan hak-hak pengemudinya pada Jumat, 21 Agustus lalu. Operasi dua perusahaan taksi berbasis aplikasi itu terancam dihentikan karena memasukkan pengemudi sebagai tenaga kontrak, bukan karyawan. Pengadilan memutuskan bahwa mereka melanggar undang-undang dan memerintahkan keduanya menyerahkan rencana untuk menjadikan para pengemudi sebagai karyawan pada awal September nanti.

Kedua perusahaan itu selalu berargumen bahwa pengemudi mereka adalah tenaga kontrak atau pekerja lepas yang dibayar setiap ada pesanan, yang kini lazim diterapkan banyak bisnis daring (online). Tapi Undang-Undang Negara Bagian California Nomor 5, yang mulai berlaku pada awal tahun ini, memperluas kategori karyawan dengan memasukkan para “pekerja lepas” itu sehingga mereka berhak mendapat tunjangan, seperti perlindungan pengangguran.

Kepala Eksekutif Uber Dara Khosrowshahi menyatakan perusahaannya tidak menolak biaya seperti asuransi kesehatan, tapi sistem perusahaannya membayar tunjangan berdasarkan tarif per jam kerja. Dia juga mengaku hanya dapat menawarkan status karyawan kepada sebagian kecil pengemudi. “Kami tidak bisa mempekerjakan 50 ribu orang dalam semalam,” ujarnya kepada Vox Media.