Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyoroti pemerintahan baru di Suriah usai penggulingan Presiden Bashar al Assad. Pembahasan itu mereka tuangkan dalam pernyataan bersama pertemuan bilateral mereka di Kairo pada Rabu, 18 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Prabowo dan el-Sisi bersepakat bahwa satu-satunya solusi yang berkelanjutan bagi Suriah ialah lewat proses politik yang inklusif, damai, dan demokratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mereka menilai langkah itu sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNSCR 2254 yang memprioritaskan aspirasi dan kepentingan rakyat Suriah serta memastikan kedaulatan dan integritas teritorialnya.
Tak hanya itu, Prabowo dan el-Sisi juga mengutuk upaya yang merongrong kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, terutama agresi yang dilakukan oleh Israel di Dataran Tinggi Golan.
Mereka menilai langkah itu sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Pemisahan 1974 dan berbagai resolusi PBB. Kedua pemimpin negara itu mendesak Israel agar mengakhiri pendudukannya atas Dataran Tinggi Golan.
Dilansir dari Al Arabiya, Bashar al Assad, yang memimpin Suriah dengan tangan besi selama hampir 25 tahun, menerima tawaran suaka Rusia pada Ahad, 8 Desember lalu. Langkah tersebut dia lalukan setelah kelompok anti-pemerintahannya berhasil merebut ibu kota Damaskus.
Pengambilalihan itu terjadi setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut kota-kota penting di seluruh Suriah dalam serangan kilat yang berlangsung kurang dari dua pekan.
Setelah rezim Assad jatuh, sebagian besar pejabat pemerintah Suriah, anggota dinas rahasia, dan penjaga penjara bersembunyi.
Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri ke negara-negara tetangga atau Eropa Barat dengan harapan dapat menghindari penuntutan hukum.
Foto 
