Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunjuk Mohammad Mustafa, sekutunya dan tokoh bisnis terkemuka, sebagai perdana menteri dengan mandat membantu reformasi Otoritas Palestina (PA), kata kantor berita WAFA yang dikelola pemerintah pada Kamis, 14 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Penunjukan Mustafa terjadi setelah meningkatnya tekanan untuk merombak dan merevitalisasi badan pemerintahan di wilayah Palestina yang diduduki dan meningkatkan tata kelola di Tepi Barat yang diduduki, tempat organisasi tersebut bermarkas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sebagai presiden, Abbas tetap menjadi tokoh paling berkuasa di Otoritas Palestina, namun penunjukan pemerintahan baru merupakan demonstrasi kesediaannya untuk memenuhi tuntutan internasional untuk perubahan dalam pemerintahan.
Mustafa, yang membantu mengatur rekonstruksi Gaza setelah konflik sebelumnya, ditugaskan untuk memimpin bantuan dan pembangunan kembali wilayah tersebut, yang telah hancur akibat perang selama lebih dari lima bulan, dan mereformasi lembaga-lembaga Otoritas Palestina, tambah WAFA.
Mustafa menggantikan mantan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh yang, bersama dengan pemerintahannya, mengundurkan diri pada Februari.
Otoritas Palestina, yang dibentuk tiga dekade lalu berdasarkan perjanjian perdamaian sementara yang dikenal sebagai Perjanjian Oslo, menjalankan pemerintahan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki, yang diinginkan Palestina sebagai inti negara merdeka di masa depan.
Namun mereka mungkin juga memainkan peran penting dalam mengelola Gaza setelah pertempuran berakhir meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan penolakan keras terhadap keterlibatannya dalam mengelola wilayah tersebut.
PA, yang dikendalikan oleh faksi politik Fatah pimpinan Abbas, telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Hamas, gerakan Islam yang menguasai Gaza, dan kedua faksi tersebut terlibat perang singkat sebelum Fatah diusir dari wilayah tersebut pada 2007.
Namun mereka telah berkali-kali mengutuk agresi Israel ke Jalur Gaza, menyusul serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, dan mereka bersikeras bahwa mereka harus memainkan peran dalam menjalankan Gaza setelah perang.
REUTERS
Foto 
