Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada Sabtu, 14 Desember 2024. Ia dimakzulkan setelah menerapkan darurat militer yang hanya berumur 6 jam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dilansir dari Reuters, usulan pemakzulan diterima karena sedikitnya 12 anggota Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon bergabung dengan partai oposisi, yang menguasai 192 kursi di majelis nasional yang beranggotakan 300 orang, sehingga memenuhi ambang batas dua pertiga yang dibutuhkan. Jumlah anggota parlemen yang mendukung pemakzulan adalah 204, dengan 85 menentang, tiga abstain, dan delapan surat suara tidak sah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Krisis politik telah memicu kekacauan dalam partai yang berkuasa, dengan pemimpin partainya Han Dong Hoon menentang seruan untuk mengundurkan diri setelah mendukung pemakzulan sebagai hal yang tidak dapat dihindari untuk menormalkan situasi.
Yoon mengejutkan negara pada 3 Desember 2024 ketika ia memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada militer untuk membasmi apa yang disebutnya kekuatan anti-negara dan mengatasi lawan politik yang menghalangi.
Yoon mencabut deklarasi tersebut hanya enam jam kemudian, setelah parlemen menentang tentara dan polisi untuk memberikan suara menentang dekrit tersebut. Namun, hal itu menjerumuskan negara itu ke dalam krisis konstitusional dan memicu seruan luas agar ia mengundurkan diri dengan alasan bahwa ia telah melanggar hukum.
Yoon kemudian meminta maaf tetapi membela keputusannya dan menolak seruan untuk mengundurkan diri. Partai-partai oposisi meluncurkan pemungutan suara pemakzulan baru, yang didukung oleh demonstrasi besar-besaran.
Yoon juga sedang diselidiki secara kriminal atas dugaan pemberontakan saat darurat militer diberlakukan. Pihak berwenang juga telah melarangnya bepergian ke luar negeri. Dalam pidato menantang lainnya pada hari Kamis, Yoon bersumpah untuk "berjuang sampai akhir", membela keputusan darurat militer yang dikeluarkannya sebagai hal yang diperlukan untuk mengatasi kebuntuan politik dan melindungi negara dari politisi dalam negeri yang menurutnya merusak demokrasi.
Krisis dan ketidakpastian yang terjadi telah mengguncang pasar keuangan dan mengancam akan merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara yang stabil dan demokratis. Menteri Keuangan Korea Selatan akan mengadakan pertemuan darurat mengenai ekonomi pada hari Minggu, sementara menteri luar negeri bertemu dengan duta besar AS dan diplomat senior lainnya bertemu dengan duta besar dari Jepang dan Cina untuk memastikan keberlanjutan kebijakan luar negeri, kata kementerian tersebut.
"Saya pikir hal terpenting adalah Republik Korea telah menunjukkan ketahanan demokrasinya," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kepada wartawan pada hari Sabtu, 14 Desember 2024. "Kami telah melihatnya mengikuti proses damai yang ditetapkan dalam konstitusinya, dan kami siap bekerja sama dengan Presiden Korea Selatan Han saat ia menjabat," ia menambahkan.
REUTERS
Pilihan editor: Presiden Korea Selatan Jadi Tersangka: Pemakzulan dan Terancam Hukuman Mati?
Foto 
