Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BEIJING - Kepala Kantor Perwakilan Cina di Hong Kong, Luo Huining, mengatakan Hong Kong perlu menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional sesegera mungkin. Alasannya, untuk memerangi kekerasan radikal, campur tangan asing, dan pasukan pro-kemerdekaan. Menurut dia, aksi protes disertai kekerasan dan kerusuhan pada tahun lalu telah merusak aturan hukum, kemakmuran, dan stabilitas pusat keuangan global tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jika sarang semut mengikis aturan hukum dan tidak dibersihkan, bendungan keamanan nasional akan hancur dan kesejahteraan warga Hong Kong akan rusak," kata Luo, dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Keamanan Nasional Cina, kemarin. "Penting untuk menjaga sistem hukum keamanan nasional dan menegakkannya sesegera mungkin."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Upaya untuk menerapkan aturan ini sejatinya telah diajukan melalui Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional pada 2003. Aturan di Hong Kong tersebut dikenal sebagai Pasal 23. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar atau mini-konstitusi Hong Kong, kota ini harus memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang berfokus pada adanya upaya pengkhianatan, penghasutan, dan subversi.
Namun pembahasan aturan itu terhenti setelah ratusan ribu orang turun ke jalan menentang RUU tersebut. Walhasil, pembahasan rancangan itu ditinggalkan. Meski demikian, pemerintah Hong Kong kembali menghadapi tekanan dari Beijing untuk menerapkan kembali aturan itu saat terjadinya aksi protes yang berujung kerusuhan pada Juni tahun lalu.
Hong Kong kembali ke Beijing pada 1997 di bawah formula "satu negara, dua sistem". Formula ini menjamin kebebasan dari Cina daratan serta otonomi dalam peradilan dan ekonomi sebagai pusat keuangan internasional. Menurut Luo, keamanan nasional menjadi kelemahan utama Hong Kong sejak kembali dari Inggris ke Cina 23 tahun lalu. Kondisi ini, menurut dia, bisa menjadi krisis yang fatal dan potensial pada masa depan.
Setelah aksi protes pada tahun lalu mereda, saat ini terjadi pandemi corona. Lou kembali menyatakan perlunya Rancangan Undang-Undang Keamanan ini. "Kita harus memerangi pandemi bersama," kata dia lewat pesan video. "Selama semua orang memenuhi tanggung jawab mereka dan membangun kota ini bersama, kita dapat mengatasi semua risiko dan tantangan."
Luo menegaskan perlunya penerapan undang-undang ini pada masa pandemi. Dia mewanti-wanti, ketika seluruh kota memerangi epidemi, sekelompok orang mencari peluang dan membuat bahan peledak, juga mengancam dan mengganggu ketertiban umum. "Mereka yang mencintai Hong Kong akan mencapai kesepakatan untuk menjaga sistem hukum keamanan nasional."
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam Cheng Yuet-ngor juga mengatakan pandemi corona memicu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menyoroti pentingnya kerja sama regional untuk menjamin keamanan di berbagai negara. Menurut dia, kondisi saat ini termasuk aksi protes sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Aktivis Hong Kong, Kong Tsung-gan, menyatakan Partai Komunis Cina sedang menggandakan kemungkinan tindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi sebelum pemilihan di Hong Kong pada akhir tahun ini. "Jelas ini merupakan upaya dari kelompok pro-Partai Komunis di Hong Kong, termasuk pemerintah, untuk membeo garis-garis kebijakan partai. Apakah ini pertanda kampanye sebenarnya yang sedang terjadi atau hanya lebih banyak ‘udara’ panas?" ujar dia.
Asosiasi Pengacara Hong Kong meminta Beijing "menahan diri" untuk tidak berkomentar tentang urusan di Hong Kong. Asosiasi yang mewakili 1.500 pengacara di bekas koloni Inggris itu mengatakan komentar Dewan Negara Kantor Urusan Hong Kong dan Makau (HKMAO) serta Kantor Penghubung yang menyentuh urusan Undang-Undang Dasar atau mini-konstitusi dianggap sebagai gangguan dalam prinsip "satu negara, dua sistem". Cara-cara ini juga dianggap mencampuri urusan pemerintah.
Dalam keterangan persnya, Lam membantah klaim bahwa Beijing telah mencampuri urusan pemerintah Hong Kong. Dia mengatakan normal bagi pemerintah pusat untuk mengungkapkan keprihatinannya. REUTERS | SOUTH CHINA MORNING POST | RTHK.HK | GUARDIAN | SUKMA LOPPIES
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
