Sanksi Cerdas untuk Burma

Darah tumpah di Burma pada September lalu. Beberapa waktu kemudian, nun jauh di Luxemburg, 27 Menteri Luar Negeri Uni Eropa bertemu. Salah satu agendanya, solusi konflik berdarah dan berkepanjangan di negeri yang dipimpin Jenderal Senior Than Shwe ini.

Beberapa keputusan dibuat. Koresponden Tempo Asmayani Kusrini mewawancarai juru bicara Komisi Hubungan Eksternal Uni Eropa, Christiane Hofmann, pada akhir Oktober lalu. Berikut petikannya:

Apa hasil pertemuan 27 Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengenai Burma?

Salah satunya memutuskan untuk memperketat sanksi dan meningkatkan tekanan terhadap junta militer. Sebelumnya Uni Eropa telah menetapkan sanksi, dan akan terus diperpanjang, di antaranya larangan pemberian visa terhadap seluruh anggota rezim berikut keluarganya, embargo ekonomi, dan embargo sektor yang berkaitan kegiatan militer.

Kemudian para Menteri Luar Negeri memutuskan untuk menambah daftar tersebut dengan larangan impor di sektor kayu, tambang metal, mineral, dan batu berharga.

Kenapa komoditas itu?

Kami mencari solusi yang disebut sanksi yang cerdas. Uni Eropa paham bahwa di Burma juga ada masyarakat yang terjebak dalam konflik. Kami tidak ingin membuat hidup penduduk di sana bertambah buruk. Karena itu, tekstil kami keluarkan dari sanksi. Kami mencari sektor yang memukul langsung pendapatan rezim.

Amerika telah lama menjatuhkan sanksi ekonomi dan dinilai tak ada dampaknya?

Berdasarkan pengalaman itulah kami menerapkan sanksi yang cerdas.

Ada upaya lain?

Sejak awal kami sudah menekankan bahwa Uni Eropa tidak bisa melakukan ini sendiri. Seluruh komunitas internasional harus diyakinkan bahwa untuk masalah ini dibutuhkan tekanan yang cukup kuat. Untuk mengajak komunitas internasional mendukung upaya ini, kami punya dua jalur utama, jalur PBB dan ASEAN.

Seberapa penting sikap keras ASEAN seperti yang telah ditunjukkan?

Saya rasa pernyataan dari negara-negara ASEAN yang mengecam Burma sangat penting saat ini karena pesannya sangat jelas dan berasal dari negeri serumpun. Jadi, bukan saja komunitas di Eropa yang menganggap tindakan rezim di Burma sudah melampaui batas.