Senat Gugat Presiden Brasil Lalai Menangani Pandemi Covid-19

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Komisi Senat Brasil merekomendasikan dakwaan terhadap Presiden Jair Bolsonaro.
ASEAN mendesak junta militer Myanmar menerapkan lima konsensus.
Partai berkuasa India menyelidiki insiden kekerasan terhadap kaum muslim.

BRASIL

Dakwaan untuk Presiden Jair Bolsonaro

KOMISI Covid-19 Senat Brasil memberikan rekomendasi untuk mendakwa Presiden Jair Bolsonaro dalam hal penanganan pandemi Covid-19 di negeri itu yang merenggut sekitar 600 ribu nyawa—kedua terbanyak di dunia. Keputusan yang terbit pada Rabu, 27 Oktober lalu, itu antara lain memuat dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang akan diteruskan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam laporan setebal 1.300 halaman, Komisi merekomendasikan dakwaan terhadap Bolsonaro, dua perusahaan, dan 77 orang lain, termasuk tiga putra Bolsonaro. Tuduhan terhadap Bolsonaro meliputi penghasutan untuk melakukan kejahatan, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran hak-hak sosial. Bolsonaro juga dituduh telah menyalahgunakan dana publik dan menyebarkan berita palsu tentang pandemi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Komisi akan menyerahkan laporan mereka kepada Jaksa Agung Augusto Aras untuk ditindaklanjuti. Omar Aziz, Presiden Komisi dan politikus Partai Demokratik Sosial, menyatakan pendapat Komisi itu kuat dan tidak boleh diabaikan oleh jaksa dan pengadilan. "Tidak mungkin anggota yudikatif dapat mengatakan tidak ada (kejahatan dalam pandemi)," katanya seperti dikutip media Brasil, Folha de São Paulo.

Bolsonaro selalu mengklaim pemerintahnya telah melakukan hal yang benar dalam penanganan pandemi dan rekomendasi Senat itu punya motif politik serta elektoral. Dia memperingatkan ihwal dampak negatif laporan Komisi terhadap perekonomian Brasil. "Hal itu akan mengarah pada ketidakpercayaan dunia luar," ujar Bolsonaro.

BRUNEI

Junta Myanmar Didesak Terapkan Konsensus ASEAN

PERTEMUAN Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang berlangsung secara daring pada Selasa, 26 Oktober lalu, menegaskan lagi sikap organisasi itu mengenai krisis Myanmar. "Kami meminta Myanmar memenuhi komitmennya terhadap Lima Poin Konsensus Pertemuan Pemimpin ASEAN pada 24 April lalu dan menerapkan konsensus itu secara tepat waktu dan lengkap," tutur Ketua ASEAN yang juga Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, dalam pernyataannya.

Poin konsensus itu antara lain penghentian kekerasan, dialog semua pihak untuk mencari solusi damai, dan kunjungan utusan khusus ASEAN. Namun rencana kunjungan Erywan Yusof, utusan khusus ASEAN bagi Myanmar, urung terlaksana karena junta militer Myanmar menolak permintaannya bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan para politikus Liga Nasional untuk Demokrasi.

Tidak seperti persamuhan pada April lalu, pertemuan ASEAN kali ini tidak mengundang perwakilan junta militer Myanmar. "Kami menegaskan kembali bahwa Myanmar tetap menjadi anggota keluarga ASEAN dan mengakui Myanmar membutuhkan waktu serta ruang politik untuk menghadapi banyak tantangannya yang kompleks," ucap Hassanal Bolkiah.

INDIA

Penyelidikan Kekerasan terhadap Muslim

Pendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) di Ahmedabad, India, 23 Mei 2019. REUTERS/Amit Dave

PARTAI Bharatiya Janata (BJP), partai politik berkuasa di India, telah membentuk komisi untuk menyelidiki insiden kekerasan di Negara Bagian Tripura pada Kamis, 28 Oktober lalu. Kekerasan pecah setelah Vishwa Hindu Parishad, organisasi Hindu yang berafiliasi dengan BJP, bentrok dengan polisi yang melarang mereka berdemonstrasi memprotes serangan terhadap kuil-kuil Hindu di Bangladesh. Kekerasan itu mengakibatkan sebuah masjid terbakar dan sejumlah toko kaum muslim, kelompok minoritas di India, rusak.

BJP membantah kabar bahwa anggotanya terlibat dalam kekerasan tersebut. “Komisi telah diminta mengunjungi daerah-daerah (yang dilanda kekerasan) dan menyerahkan laporannya dalam dua-tiga hari ke depan. Karena lawan politik menuduh kami bias, kami meminta anggota sel minoritas menyelidiki insiden tersebut,” kata Vinod Sonkar, anggota parlemen dari BJP dan penanggung jawab Tripura, kepada Hindustan Times.

BJP menyalahkan Partai Komunis India dan Partai Kongres Trinamool sebagai pihak yang memicu kekerasan demi keuntungan politik menjelang pemilihan umum. Rahul Gandhi, pemimpin Partai Kongres dan cucu mantan perdana menteri Indira Gandhi, mengkritik pemerintah yang berpura-pura tidak ada masalah di Tripura.