Sugiono Pastikan Indonesia Tetap Aktif dalam Misi Perdamaian PBB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono menegaskan Indonesia akan tetap aktif dalam misi perdamaian PBB. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai arah kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam misi PBB sejak 1957 — sebuah komitmen yang saya yakini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, sejalan dengan Konstitusi kita dan visi strategis pemerintah”, kata Sugiono saat membuka pertemuan United Nations Peacekeeping Ministerial Preparatory Meeting di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan itu diselenggarakan melalui kerja sama Indonesia dengan Belanda, Amerika Serikat, dan Bangladesh serta dihadiri 153 peserta yang terdiri dari pejabat tinggi PBB, perwakilan dari 58 negara anggota PBB dan lembaga think tank global.

Sugiono menegaskan pentingnya membahas masa depan misi perdamaian yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi yang berkembang cepat di lapangan mengingat ada urgensi penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar MPP PBB. Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu juga menyampaikan rasa bangga atas pencapaian Indonesia yang berkontribusi dalam misi perdamaian PBB. 

“Sebagai Menlu, menjadi suatu kebanggaan bagi saya bahwa saat ini Indonesia menduduki posisi ke-5 sebagai negara pengirim pasukan terbesar untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB dengan 2.753 pasukan yang tersebar di 8 (delapan) misi”, ujarnya.

Sugiono menyampaikan perlunya identifikasi kapabilitas yang dibutuhkan. Dia menilai pasukan penjaga perdamaian memerlukan sumber daya dan dukungan yang memadai, termasuk personel yang terlatih dengan baik, teknologi terbaru, serta sumber daya keuangan.