Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump telah mendeportasi 200 lebih anggota yang diduga merupakan anggota geng Venezuela dari Amerika Serikat. Trump menentang perintah pengadilan yang melarang deportasi tersebut dengan menyatakan bahwa seorang hakim tidak berwenang memblokir tindakannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Operasi deportasi tersebut menyusul langkah Hakim James Boasberg memblokir penggunaan kewenangan masa perang Undang-Undang Musuh Asing oleh Presiden Donald Trump. Dengan kewenangan itu AS bisa mendeportasi cepat lebih dari 200 orang yang diduga anggota Tren de Aragua, sebuah geng Venezuela yang telah dikaitkan dengan penculikan, pemerasan, dan pembunuh bayaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Seorang hakim tunggal di satu kota tidak dapat mengarahkan pergerakan sebuah pesawat yang penuh dengan teroris asing yang secara fisik diusir dari tanah AS," kata sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari Reuters.
Dia mengatakan pengadilan tidak memiliki dasar hukum. Pengadilan federal juga umumnya tidak memiliki yurisdiksi atas bagaimana seorang presiden menjalankan urusan luar negeri.
Dalam sidang Sabtu malam, Hakim James Boasberg memblokir penggunaan undang-undang musuh asing tersebut selama 14 hari. Ia mengatakan undang-undang tersebut merujuk pada tindakan permusuhan yang dilakukan oleh negara lain yang setara dengan perang.
Boasberg mengatakan selama persidangan bahwa semua penerbangan yang membawa migran yang diproses berdasarkan hukum tersebut harus kembali ke AS. Keesokan harinya, Presiden El Salvador Nayib Bukele mengunggah rekaman ke situs media sosial X yang memperlihatkan sejumlah pria didorong turun dari pesawat pada malam yang gelap, dan dikawal pasukan keamanan dalam jumlah besar.
"Waduh, terlambat," tulis Bukele di atas judul berita, "Hakim Federal memerintahkan penerbangan deportasi yang membawa terduga anggota geng Venezuela untuk kembali ke AS."
Bukele menanggapi komentar tersebut dengan emoji tertawa terbahak-bahak hingga menangis. Pernyataannya diunggah ulang oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Menlu Rubio berterima kasih kepada Bukele atas bantuan dan persahabatannya.
Dalam pernyataannya, Leavitt mengatakan bahwa "perintah tertulis dan tindakan Pemerintah tidak saling bertentangan. Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas kekuasaan presiden untuk mengusir teroris asing dari wilayah AS.
Trump telah menggambarkan warga Venezuela tersebut sebagai anggota geng, monster, atau teroris asing. Belum bisa diverifikasi apakah mereka yang didportasi dengan pesawat itu adalah anggota geng atau memiliki catatan kriminal.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dan pemerintah El Salvador tidak menanggapi permintaan komentar. Departemen Luar Negeri menolak berkomentar.
Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada hari Minggu, pemerintahan Trump mengatakan bahwa sebagian warga Venezuela telah dideportasi dari Amerika Serikat sebelum hakim mengeluarkan perintah. Namun ia tak merincinya.
Pilihan editor: Trump dan Putin Diharapkan Berbicara Soal Gencatan Senjata Pekan Ini