Uni Eropa akan Cabut Sanksi ke Suriah

TEMPO.CO, Jakarta - Jean-Noel Barrot, Menteri Luar Negeri Prancis pada Senin, 27 Januari 2025, mengumumkan sejumlah sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Pemerintah Suriah akan dicabut. Hal ini bagian dari upaya Uni Eropa membantu terciptanya stabilitas di Damaskus setelah terdongkelnya Presiden Suriah Bashar al Assad pada Desember 2025.

Para menteri luar negeri anggota Uni Eropa telah berdiskusi perihal ini dalam sebuah rapat di Brussels pada Senin, 27 Januari 2025, dengan Kepala Kebijakan Uni Eropa Kaja Kallas. Sebelumnya Kallas mengatakan pada Reuters dia berharap akan ada sebuah kesepakatan untuk melonggarkan sanksi-sanksi terhadap Suriah. 

“Soal Suriah, kami sepakat untuk mencabut sanksi-sanksi tertentu yang telah diberlakukan pada sektor energi dan transportasi serta lembaga-lembaga keuangan yang menjadi kunci stabilitasi keuangan negara itu,” kata Barrot.  
 
Prancis akan mengusulkan agar dijatuhkan sanksi pada pejabat-pejabat Iran yang harusnya bertanggung jawab atas penahanan sejumlah warga negara Prancis di Iran. 

“Saya akan mengumumkan hari ini bahwa kami akan mengajukan pada Uni Eropa dalam beberapa bulan ke depan agar menjatuhkan sanksi pada mereka yang bertanggung jawab atas sejumlah penahanan,” kata Barrot.  

Assad, yang keluarganya berkuasa di Suriah selama 54 tahun, sudah didongkel dari kekuasaan oleh sejumlah kelompok pemberontak pada 8 Desember 2025, yang sekaligus mengakhiri 13 tahun perang sipil Suriah. Perang itu telah menciptakan salah satu krisis pengungsi kemanusiaan terbesar di era modern.