Yang mungkin berubah

BEBERAPA masalah internasional yang dihadapi Israel kini bisa berubah plusminusnya, tergantung siapa yang menang dalam pemilu pekan ini. Antara lain: Konperensi Damai Timur Tengah Banyak pihak berpendapat bahwa kelanjutan Konperensi Damai Timur Tengah akan sangat ditentukan oleh hasil pemilu di Israel pekan ini. Pembicaraan terakhir yang diadakan di Washington, Januari lalu, mengalami kemacetan ketika membicarakan pasal otonomi di daerah pendudukan. Delegasi Israel menolak membicarakan hal itu bila itu berarti Israel harus menarik tentaranya dari wilayah pendudukan sesuai dengan kesepakatan yang pernah diteken oleh Israel dan Mesir dalam Perjanjian Camp David tahun 1978. Selain soal tentara, hal lain yang memacetkan Konperensi Damai adalah soal pembangunan permukiman bagi imigran Yahudi di wilayah pendudukan. Sejauh ini Perdana Menteri Yitzhak Shamir tetap pada pendiriannya: pengadaan permukiman itu harus diteruskan untuk menjadikan orang Israel akhirnya jadi mayoritas di wilayah pendudukan. Hal terakhir yang dilakukan Shamir yang mencerminkan sikapnya yang tak mau "memberi sedikit pun kepada orang Palestina" adalah membangun jalan langsung dari Yerusalem ke permukiman imigran Yahudi di Tepi Barat tanpa melewati permukiman orang Palestina. Dalam hal ini sikap Partai Buruh jelas lebih mendukung Konperensi Damai itu. Yitzhak Rabin, ketua Partai Buruh itu, bersedia memberi otonomi bagi warga Palestina yang berdiam di Tepi Barat dan Jalur Gaza. "Saya bersedia memberi setiap jengkal wilayah bagi perdamaian," kata Yitzhak Rabin dalam wawancaranya dengan mingguan Jerusalem Post edisi internasional. Sebab bekas perdana menteri Israel ini berpendapat "tak akan tercapai perdamaian bila tak ada kompromi tertentu". Memang Rabin pun tak akan lalu meluluskan berdirinya sebuah Negara Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat dengan ibu kota Yerusalem, sebagaimana yang diinginkan oleh bangsa Palestina. Yitzhak Rabin menyatakan, ia akan tetap memegang resolusi dari Konvensi Partai Buruh bahwa terciptanya Negara Palestina merupakan masalah antara Israel dan Yordania. Partai Buruh lebih suka melihat berdirinya sebuah federasi antara Palestina dan Yordania dengan satu ibu kota, yakni Amman, ibu kota Yordania sekarang. Dan ada lagi satu syarat, seperti yang dikatakan Yotzhak Rabin pada Jerusalem Post, dan yang oleh para pengamat masalah IsraelPalestina dianggap sebagai kata kunci sikap Partai Buruh. Yaitu bahwa perdamaian tak akan ada artinya bila tak ada jaminan keamanan bagi Israel. Tapi bila masalahnya adalah otonomi wilayah pendudukan, ia akan sangat mendukungnya sesuai dengan perjanjian Camp David. Ia bahkan berjanji bahwa negaranegara Arab boleh menanamkan modalnya di wilayah pendudukan untuk meningkatkan standar hidup orang Palestina. Itu sebabnya Rabin sangat menentang dihapuskannya "jalur hijau", yang merupakan batas antara Israel dan wilayah pendudukan, oleh Yitzhak Shamir. Sikap dan pendapat Rabin bisa jadi akan sedikit mendinginkan konfrontasi antara tentara dan pemerintah Israel dan orang Palestina di wilayah pendudukan. Apakah lalu pihak Palestina menerima tawaran otonomi seperti itu, belum ada jawabannya. Mungkin secara prinsip bisa diterima tapi perjanjian detilnya, misalnya bagaimana dengan soal referendum dan soal PLO, tetap akan jadi ganjalan. Hubungan Israel dengan AS Hubungan kedua negara yang belakangan agak dingin bakal menghangat kembali apabila Partai Buruh muncul sebagai pemenang. Sikap kompromistis terhadap berbagai hal, yang dinyatakan oleh Yitzhak Rabin dalam berbagai wawancara, masuk akal bila AS kembali lunak terhadap Iserael, termasuk mencairkan bantuan dana sebesar US$ 10 milyar yang dibekukan selama ini. Bantuan ini tak caircair juga karena Amerika minta syarat agar pembangunan permukiman imigran Yahudi di wilayah pendudukan dihentikan. Menurut surat kabar Christian Science Monitor edisi 16 Juni lalu, Partai Buruh lebih suka menghentikan barang setahun pembangunan itu. "Itu dalam rangka menyusun kembali skala prioritas," kata seorang pemimpin Partai Buruh, "lebih baik menggunakan dana itu untuk pendidikan, perumahan, dan proyek sosial daripada memakainya untuk tujuan politis." Hal itu tak akan terjadi apabila Partai Likud masih berkuasa. Politik garis keras Likud memang ingin mendepak orang Palestina dengan membuat orang Palestina jadi minoritas. Hubungan Arab-Israel Sejauh ini tak satu pun negara Arab yang bersedia membuka hubungan dengan Israel lebih jauh dari sekadar menghadiri Konperensi Damai Timur Tengah, seperti yang dilakukan oleh delegasi Arab Saudi. Soalnya, tak ada tandatanda politik garis keras Shamir memberi peluang untuk hubungan itu bagi keuntungan kedua pihak. Yitzhak Rabin sekali lagi menunjukkan sikap komprominya. Misalnya, seperti yang sudah disebutkan, ia akan mengizinkan modal Arab masuk wilayah pendudukan bila perjanjian otonomi sudah dicapai. Ia pun tak lagi memandang negaranegara Arab sebagai ancaman setelah Uni Soviet bubar. Apalagi Perang Teluk yang lalu secara tak langsung mengakibatkan Irak, salah satu musuh besar Israel, jadi tak berbahaya lagi. PBB (dan Amerika) telah memusnahkan senjata nuklir Irak. "Tanpa perang itu Irak akan memiliki senjata nuklir di tahun 1994," kata Yitzhak Rabin. DP