Misteri di Lumbung Bulog

Kabut penutup pundi-pundi nonbujeter Bulog masih pekat. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang mengaudit Bulog, belum sanggup membuka tuntas misteri timbunan uang di lumbung Bulog. Rincian total uang, dari mana asalnya, dan yang paling penting siapa penikmatnya belum bisa terpetakan secara gamblang.

Sebagai langkah awal, BPKP menemukan beberapa ketidakberesan yang harus disorot. Lumbung Bulog ternyata dibelanjakan untuk soal yang sama sekali tak berkaitan dengan tugas Bulog sebagai lembaga penjaga harga komoditi. Yang juga menarik adalah mutasi ratusan miliar rupiah dana yang betul-betul gelap. Pedang audit BPKP pun kesulitan menelusuri asal-muasal mutasi dana ini. Alhasil, BPKP hanya sanggup menyorot rekening nonbujeter dan beberapa kasus penyelewengan proyek pada 1995-1999. Inilah ringkasan hasil penemuan plus rekomendasi BPKP dan Komisi III DPR.

REKENING MISTERIUS NON-BUJETER BULOG

Tabel Pengeluaran yang Disertai Bukti Pendukung

Jenis Pengeluaran	Jumlah
Untuk kepentingan kenegaraan Kabulog Rahardi Ramelan	Rp 51,42 miliar
Untuk keperluan Kabulog	Rp 1,49 miliar
Ongkos konsultan pajak	Rp 1,96 miliar
Penanganan perkara korupsi Kadolog Jaya A. Zawawi	Rp 0,56 miliar
Bantuan untuk proyek Science Center Taman Mini Indonesia Indah	Rp 2,70 miliar
Honor untuk Museum Purna Bhakti	Rp 0,43 miliar
Ongkos pengacara dalam perkara tukar guling Bulog dan PT Goro Batara Sakti (GBS)	Rp 0,57 miliar
Pembayaran garansi bank dalam perkara tukar guling (seharusnya pembayaran ini adalah tanggung jawab PT GBS)	Rp 4,63 miliar
Total :	Rp 63,76 miliar

Tabel Pengeluaran tanpa Bukti Pendukung

Pengeluaran	Jumlah
Keperluan Cendana	Rp 8,00 miliar
PT Rejosari Bumi	Rp 4,64 miliar
Yayasan Purna Bhakti Pertiwi	Rp 5,16 miliar
Museum Purna Bhakti Pertiwi	Rp 0,34 miliar
Pinjaman kepada pengusaha Hokiarto	Rp 32,50 miliar
Total :	Rp 50,64 miliar

Mutasi Antar-Rekening yang Berstatus Gelap

Keterangan	Jumlah
Pada 1998-1999, terdapat mutasi antar-rekening nonbujeter dengan beberapa variasi: tidak tercatat, tidak dibukukan, dan tidak diketahui asal-usulnya	Rp 193,5 miliar
Pemindahan saldo dari rekening bujeter ke rekening nonbujeter tanpa penjelasan	Rp 0,8 miliar
Pengembalian pinjaman ke rekening nonbujeter tanpa diketahui asal-usulnya	Rp 52,0 miliar
Total :	Rp 246,3 miliar

---

Aktor yang harus dimintai keterangan atas kesimpangsiuran dana nonbujeter ini, sesuai dengan rekomendasi BPKP dan Komisi III DPR:

1. Beddu Amang, mantan Kepala Bulog
2. Rahardi Ramelan, mantan Kepala Bulog
3. Ruskandar, mantan Deputi Keuangan Bulog
4. Semua Deputi Kepala Bulog
5. Jacub Ishak, mantan Kepala Biro Pembiayaan Bulog
6. Yunardi Suwarta, Kepala Biro Pembiayaan Bulog
7. Semua pejabat dan staf administrasi keuangan Bulog

---

BEBERAPA PROYEK YANG TIDAK SESUAI DENGAN REL

Penyelewengan Impor Kacang Tanah (1997)
Aktor Bulog yang harus dimintai keterangan, antara lain, Kabulog Beddu Amang dan Kepala Biro Pembiayaan Bulog M. Jacub Ishak.

• Pemerintah menugasi Bulog mengimpor 300 ribu ton kacang tanah dengan fasilitas bebas pajak. Bulog melempar tugas ini kepada swasta dengan imbalan senilai Rp 10,7 miliar.

• Berikutnya, pihak swasta menjual lagi proyek impor kacang tanah kepada pihak ketiga. Alhasil, usaha stabilisasi harga kacang tanah tidak tercapai.

• Bisnis proyek impor kacang tanah ini merugikan negara (berdasarkan potensi pajak bea masuk, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai) senilai Rp 65 miliar.

Penyelewengan Stabilisasi Harga Minyak Goreng (1995)
Yang harus diperiksa, menurut rekomendasi BPKP dan Komisi III DPR, adalah Kabulog Beddu Amang, Kepala Biro Persediaan, dan PT Salim Oil Grain.

• Pemerintah menugasi Bulog untuk mengamankan harga minyak goreng dengan dana dari KLBI berbunga 12 persen.

• Bulog melempar tugas stabilisasi harga minyak goreng kepada PT Salim Oil Grain (SOG). Tanpa melalui tender, SOG menikmati keuntungan sebagai pemasok dan penyalur minyak goreng. Bulog tidak memonitor pelaksanaan proyek dan hanya menerima laporan SOG.

• Ternyata, sebagian KLBI digunakan tanpa pengadaan dan penyaluran minyak goreng, ongkos angkut terlalu besar, dan setoran penjualan lambat.

• Penyelewengan ini merugikan negara Rp 2,15 miliar.

Penyimpangan Proyek Impor Beras (1998)
Sesuai dengan rekomendasi BPKP dan Komisi III DPR, aktor yang harus dimintai keterangan adalah Beddu Amang, Rahardi Ramelan, Deputi Pengadaan Bulog M. Amin, dan CWL.

• Bulog menunjuk Consortia Worldtrade Ltd. (CWL), Hong Kong, sebagai pemasok beras Vietnam.

• Dalam proses, 12.500 ton beras senilai US$ 3,75 juta tidak pernah masuk ke pelabuhan pabean Indonesia. Setelah didesak, CWL mengganti beras yang hilang senilai US$ 2,93 juta.

• Karena Bulog kurang efektif menekan CWL, negara dirugikan oleh selisih harga beras senilai US$ 819.375.