Pemangkasan Anggaran Keamanan Siber

Kedua, pemotongan anggaran akan berdampak pada keamanan siber di berbagai kementerian ataupun lembaga, termasuk yang sudah memiliki CSIRT. Surat edaran Menteri Keuangan menyebutkan pemotongan beberapa pos pemerintahan bisa dilakukan terhadap pos-pos yang berhubungan dengan isu siber, seperti lisensi aplikasi; pendidikan, latihan, dan bimbingan teknis; serta sewa gedung, kendaraan, dan peralatan. 

Pemotongan itu mungkin tidak sebesar pos-pos yang selama ini dianggap tidak penting, seperti pengadaan alat tulis kantor serta kegiatan seremonial. Namun selama ini kesadaran instansi pemerintahan di Indonesia terhadap hal-hal dasar dalam keamanan siber masih rendah. Kesadaran memperbarui perangkat lunak (update), melakukan penyimpanan data cadangan (backup), hingga menggunakan aplikasi resmi juga belum menjadi fokus utama.

Skenario lebih buruk bisa dibayangkan terjadi di level pemerintahan daerah, di mana talenta, infrastruktur, dan kesadaran sibernya tentu jauh di bawah level pemerintah pusat. Berbagai negara di dunia telah menyadari bahwa salah satu potensi kerentanan siber terbesar terdapat di level lokal. Sejak 2019, tren serangan ransomware terhadap pelayanan publik di level pemerintahan kota atau kabupaten terus meningkat. 

Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan kapasitas. Pemerintah di level daerah biasanya akan melakukan pembayaran untuk segera memulihkan pelayanan publik yang terkena dampak, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, mulai bermunculan program bantuan dari pemerintah pusat untuk mendanai implementasi penguatan keamanan siber level lokal, seperti State and Local Cybersecurity Grant Program di Amerika Serikat. 

Sayangnya, di Indonesia, program semacam itu belum ada, baru sebatas pendampingan oleh BSSN untuk pembentukan CSIRT. Seperti permasalahan di kementerian dan lembaga pusat, operasi CSIRT sangat bergantung pada alokasi pendanaan setiap pemerintah daerah. Dengan adanya efisiensi anggaran, bisa jadi CSIRT yang sudah terbentuk tidak dapat beroperasi secara efektif dan menjadi sangat pasif dalam menangkal potensi serangan siber.

Tidak susah membayangkan bagaimana pengaruh minimnya anggaran terhadap keamanan siber di Indonesia. Pada pertengahan 2024, terjadi salah satu insiden siber terburuk dalam sejarah di Indonesia ketika salah satu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) lumpuh akibat serangan ransomware, yang kemudian berpengaruh pada pelayanan publik di sektor imigrasi dan pendidikan.

Menteri Komunikasi saat itu, Budi Arie Setiadi, menyebutkan terdapat hambatan anggaran yang mempersulit instansi untuk melakukan backup terhadap data yang disimpan di PDNS, yang semestinya bisa mengurangi dampak serangan tersebut. Karena itu, pemotongan anggaran ini bisa menjadi awal dari insiden siber lain jika pemerintah tidak cermat.

Ke depan, tantangan keamanan siber akan makin tinggi. Ketegangan geopolitik akan mendorong aktivitas kelompok peretas makin agresif menargetkan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Sangat besar kemungkinan Indonesia, sebagai salah satu negara utama di kawasan, menjadi target serangan-serangan tersebut. 

Peretasan itu tidak hanya soal urusan pencurian identitas pribadi masyarakat, tapi juga bisa berbentuk upaya spionase siber untuk mengumpulkan informasi-informasi penting hingga kemungkinan serangan siber sebelum pecahnya konflik bersenjata di kawasan. Belum lagi ancaman ransomware yang juga diprediksi terus meningkat. Penyebaran teknologi seperti akal imitasi (AI) juga akan makin menambah kompleksitas tantangan bagi Indonesia. Lanskap ancaman siber yang terus berkembang ini tentu tidak bisa dihadapi pemerintah secara setengah-setengah.

Sedari awal, isu keamanan siber terkesan tidak menjadi perhatian utama pemerintah. Kebijakan Makan Bergizi Gratis serta perbaikan koordinasi antar-kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih masih menjadi fokus utama pada awal-awal kepemimpinan Prabowo. Meskipun sempat menyinggung pentingnya isu sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman keamanan siber ke depan, sejauh ini belum ada kebijakan riil di sektor ini dari Prabowo. 

Sementara itu, BSSN dan Kementerian Komdigi selama ini kerap menuai kritik karena buruknya kinerja mereka dalam menjaga keamanan siber di Indonesia. Rentetan insiden siber dan kebocoran data dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus peretasan oleh Bjorka serta ransomware PDNS, kian mengikis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini diperburuk oleh keberadaan sosok yang dianggap tak kompeten menangani isu keamanan siber. Karena itu, wajar masyarakat pesimistis, penambahan anggaran pun tak akan memperbaiki keamanan siber Indonesia.

Meski begitu, risiko memburuknya postur keamanan siber Indonesia akibat pemotongan anggaran akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Apalagi pemerintah tengah mendorong transformasi digital, yang seharusnya menjadikan keamanan siber dan perlindungan data sebagai bagian tidak terpisahkan dalam upaya digitalisasi. 

Penegakan regulasi yang sudah ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, juga akan menghadapi tantangan besar tanpa adanya alokasi dana yang cukup, dukungan politik, serta ketersediaan talenta digital. Sebelum terjadi insiden siber skala masif, pemerintah harus memperhatikan betul dampak pemotongan anggaran sekaligus memutar otak agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran yang memadai bagi sektor keamanan siber. ●

Redaksi menerima artikel opini dengan ketentuan panjang sekitar 7.500 karakter (termasuk spasi) dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan profil ringkas.