Domein Verklaring: Perampasan Tanah ala Pemerintah Kolonial di IKN

Perampasan tanah warga oleh Otorita IKN serupa dengan pemerintah kolonial Belanda. Menghidupkan lagi domein verklaring.

26 Maret 2024 | 00.00 WIB

ic:round-whatsapp file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 8 Maret 2023. EPA-EFE/MAST IRHAM

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

ISTILAH domein verklaring kembali mencuat dalam dua pekan ini setelah Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (Otorita IKN) menerbitkan surat ultimatum bagi 200 warga di Rukun Tetangga 05, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Surat tertanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Pati itu menyebutkan bahwa tempat tinggal warga tersebut ilegal sehingga harus dirobohkan dalam waktu tujuh hari.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

ibu-kota-nusantara

ikn

kolonialisme

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 13 April 2025