Pedoman Baru Keabsahan Kayu

MULAI 1 Maret mendatang, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) akan memiliki standar dan pedoman pelaksanaan baru. Peraturan ini ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 14 Desember 2022. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895 tersebut, peraturan yang terdahulu dicabut dan dinyatakan tak berlaku. 

Peraturan yang digodok sekitar setahun ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Agus Justianto, aturan ini merupakan perbaikan terus-menerus dari SVLK. "Agar tujuan utamanya tercapai, yaitu keberterimaan pasar dengan menjaga prinsip keterlacakan, transparansi, dan kredibilitas," katanya melalui jawaban tertulis, Jumat, 17 Februari lalu. 

Menurut Agus, perubahan ini dilakukan untuk lebih menekankan aspek kelestarian yang terdapat dalam SVLK. Ia menjelaskan, ada tiga poin utama dari standar dan pedoman penerapan SVLK yang baru ini. Pertama, meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan keterlacakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan geolokasi. Kedua, untuk menjaga pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan memperhatikan aspek kelestarian berdasarkan fungsinya. Yang terakhir adalah perubahan logo menjadi "SVLK Indonesia" dan penambahan "kelestarian" untuk produk yang berasal dari sumber yang lestari. 

Adapun logo SVLK telah ditetapkan pada 26 November 2021 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1179 tentang Penetapan Tanda SVLK. Logo ini merupakan tanda yang menyatakan bahwa hasil hutan dan produk hasil hutan telah memenuhi standar legalitas dan kelestarian serta memenuhi ketentuan deklarasinya. Payung hukum penerbitan aturan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.