Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bogor - Anggota DPR Dapil Kabupaten Bogor, Mulyadi, ikut menyoroti banjir di area Gunung Mas, Puncak, yang tepatnya berlokasi di perkampungan pensiunan. Dia menduga banjir bandang yang merendam seratusan rumah dan membuat jembatan putus itu karena banyaknya alih fungsi lahan kebun yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VIII.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Bisa disebut karena dampak alih fungsi lahan kebun teh. PTPN banyak alih fungsi. Ini mesti diaudit total dari semua sisi dan saya juga sudah meminta kepada pemerintah eksekutif untuk pengendalian alam di Puncak," kata Mulyadi kepada Tempo. Senin, 3 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mulyadi mengatakan kejadian banjir di kawasan Puncak harus menjadi atensi utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta segera mencari solusi permanen untuk bencana yang timbul dan korban yang terdampak bencana.
Menurut Mulyadi, banjir di kawasan Puncak bukan kali ini saja terjadi. Beberapa tahun lalu juga terjadi banjir di lokasi yang sama. "Tahun 2021 banjir juga meluluhkan kawasan permukiman pensiunan pegawai PTPN VIII, ratusan KK terdampak dan mengungsi. Kejadian kali ini harus ada solusi permanen dan juga korban terdampak mendapat bantuan," kata Mulyadi.
Informasi yang diperoleh Tempo, bencana banjir di kawasan Puncak tercatat meredam 119 rumah dengan 204 kepala keluarga (KK) dan 423 jiwa. Sebagian korban ada yang mengungsi, dan sebagian mengalami luka ringan hingga sedang yang sudah ditangani tim medis. Selain itu, dua jembatan putus serta seorang warga hanyut dan sudah ditemukan pukul 10 pagi di Bendungan Ciawi.
Tempo coba mengonfirmasi kepada manager PT Agro Gunung Mas, yang merupakan anak usaha atau pengelola lahan milik PTPN VIII di kawasan Puncak, soal tudingan alih fungsi lahan di area kebun teh, namun tidak ada jawaban. Melalui humasnya, Wahdian, PTPN menyebut saat ini sedang melakukan kordinasi dengan staf di lapangan.
"Betul, kami juga sedang bahas ini. Ada tudingan tentang alih fungsi lahan yang jadi biang masalah di Puncak. Kami sedang koordinasi dengan tim di lapangan, karena kami juga butuh informasi yang akurat terkait kondisi lahan di sana saat ini," kata Wahdian.