Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Kampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah, mengatakan ada enam isu besar soal lingkungan hidup yang mendesak harus diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Namun enam isu tersebut tidak semuanya dibahas oleh semua para calon yang saat ini berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini yang akan kita jadikan landasan dalam menilai sejauh mana komitmen para calon kepala daerah di Jakarta ke depan,” ujar Aminullah dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Pulihkan Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Enam isu besar itu adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, krisis iklim dan transisi energi, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan sampah, tata ruang dan perebutan ruang, serta hak atas air bersih. Isu-isu tersebut merupakan bagian dari 13 isu yang paling mendesak.
Isu yang dimaksud adalah pencemaran udara, pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, pengelolaan sampah, mitigasi adaptasi krisis iklim, transisi energi. Kemudian privatisasi pulau-pulau kecil, kerusakan ekosistem laut dan pesisir, konflik lingkungan hidup, minim ruang terbuka hijau, penurunan muka tanah, minim resapan air, serta hak atas air bersih.
“Dari 13 isu yang menurut kami ini mendesak untuk diselesaikan hanya sekitar lima isu yang dibahas oleh para calon,” kata Muhammad Aminullah.
Dari enam isu yang dianggap utama, hanya ada lima isu yang masih termasuk, seperti pencemaran udara, minimnya ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, mitigasi adaptasi krisis iklim, dan minim resapan air. “Sementara beberapa isu disebutkan, tapi tidak jelas atau tidak konkret dan sifatnya cenderung jargonis,” tuturnya.
Ridwan Kamil-Suswono
Menurut Walhi Jakarta, kata Aminullah, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono memiliki program soal penanganan pencemaran udara, pengelolaan sampah, mitigasi adaptasi krisis iklim, minimnya ruang terbuka hijau, dan minimnya resapan air.
Tetapi tidak ada program soal penanganan pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, transisi energi, privatisasi pulau-pulau kecil, kerusakan ekosistem laut dan pesisir, konflik lingkungan hidup, serta penurunan muka tanah. Sedangkan isu hak atas air bersih hanya dianggap tidak jelas bagaimana programnya.
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto
Walhi Jakarta menilai pasangan nomor urut 2 ini memiliki program soal penanganan pencemaran udara, minimnya ruang terbuka hijau, dan minimnya resapan air. Dharma-Kun tidak ada program soal penanganan pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, mitigasi adaptasi krisis iklim, transisi energi, privatisasi pulau-pulau kecil, kerusakan ekosistem laut dan pesisir, konflik lingkungan hidup, dan penurunan muka tanah.
Sedangkan program yang ada namun masih tidak jelas bagaimana penerapannya, adalah isu pengelolaan sampah dan hak atas air bersih.
Pramono Anung-Rano Karno
Walhi Jakarta menilai pasangan ini memiliki program soal penanganan pencemaran udara dan minimnya ruang terbuka hijau. Calon nomor urut 3 ini tidak membuat program soal penanganan pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, mitigasi adaptasi iklim, transisi energi, privatisasi pulau-pulau kecil, kerusakan ekosistem laut dan pesisir, konflik lingkungan hidup, penurunan muka tanah, dan minim resapan air.
Kemudian isu yang memiliki program namun belum ada rencana penerapan konkret, yaitu isu pengelolaan sampah dan hak atas air bersih.
Foto 
