Warga Kendeng Geruduk Kantor Bupati Rembang Tuntut Pemerintah Hentikan Tambang Karst

TEMPO.CO, Semarang - Sejumlah warga dari Desa Tegaldowo dan Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JM-PPK mendatangi Kantor Bupati Rembang pada Jumat, 8 Desember 2023. Mereka menuntut pemerintah menghentikan tambang karst.

Kedatangan para petani itu merespon rencana Bupati Rembang menarik pajak retribusi dari tambang ilegal yang beroperasi di daerah tersebut. "Merespon wacana itu, JM-PPK merasa kecewa dengan komitmen bupati," ujar perwakilan JM-PPK, Joko Prianto.

Menurutnya, kondisi lingkungan di kawasan cekungan air tanah ata CAT Watuputih Pegunungan Kendeng semakin rusak akibat eksploitasi aktivitas tambang dan operasi PT Semen Indonesia. "Selain itu, maraknya tambang baik legal maupun ilegal semakin memperparah kerusakkan dan ini luput dari pengawasan pemerintah," sebut dia.

Dia menyebut, rencana penarikan pajak itu menafikan komitmen kerjasama Desk Pelaporan Tambang Ilegal antara Gubernur dan Bupati/Walikota se Jawa Tengah pada akhir 2022 lalu. Bupati Rembang, kata Joko, seharusnya berkolaborasi dengan masyarakat menertibkan tambang ilegal.

JM-PPK juga telah memperjuangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS Pegunungan Kendeng. "Yang mana isi rekomendasinya secara jelas meminta kepada bupati, gubernur dan pemerintah pusat berkolaborasi menetapkan CAT Watuputih sebagai kawasan lindung atau KBAK baik secara kebijakan, rencana, dan program," tuturnya.