Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Newsletter

Dana Jaminan Hari Tua untuk Program 3 Juta Rumah, Bagaimana Risikonya?

Pemerintah membuka opsi penggunaan dana jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sebagai uang muka 3 juta rumah. Buruh menolak

5 Desember 2024 | 22.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Halo pembaca,

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berikut ini berita terbaru untuk Anda

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

EKONOMI & BISNIS

Dana Jaminan Hari Tua untuk Program 3 Juta Rumah, Bagaimana Risikonya?

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo membuka opsi penggunaan dana jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sebagai uang muka untuk program 3 juta rumah. Kalangan buruh menolak rencana tersebut. Sebab, uang JHT sering kali menjadi sandaran utama mereka ketika terkena pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon atau dengan pesangon, yang jumlahnya tidak mencukupi untuk bertahan hidup. Apa risikonya jika dana JHT dipakai untuk uang muka program 3 juta rumah? Baca laporan lebih dalam di sini.

NASIONAL

Kiprah Tentara dan Polisi di Pilkada

SEBANYAK 35 purnawirawan prajurit mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Mereka terdiri atas 16 perwira tinggi, 16 perwira menengah, 2 perwira utama, dan 1 tamtama. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, sebagian di antaranya ada yang sudah purnawirawan karena selesai masa dinas. Dia memastikan prajurit aktif yang ikut menjadi calon kepala daerah sudah mengundurkan diri. 

Sejumlah pegiat menilai para pensiunan tentara dan polisi ditengarai masih memiliki kekuatan politik infrastruktur di institusi asal, meski sudah tidak menjabat atau punya keterkaitan langsung. Hal itu berpotensi mempengaruhi mobilisasi dalam kampanye. Dengan begitu, mereka mengatakan perlunya masa tunggu sekitar tiga sampai lima tahun bagi purnawirawan TNI dan polisi yang ingin bertarung dalam pilkada. Hal apa saja yang mesti diwaspadai dengan kiprah TNI dan polisi dalam pilkada, meski sudah pensiun atau mengundurkan diri? Selengkapnya baca di sini.

OPINI

Solusi Mengatasi Kemiskinan Nelayan

Nelayan kecil menghadapi kemiskinan struktural. Kebijakan inklusif bisa memperbaiki kesejahteraan para nelayan. Laporan lengkapnya di sini.

EDITORIAL

Jangan Biarkan Politisasi PMI

Pemilihan Ketua Umum PMI seharusnya bebas dari intervensi elite politik. Kepentingan publik di atas segalanya. Baca selengkapnya berikut ini.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus