Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Halo pembaca,
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut ini berita terbaru untuk Anda
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
EKONOMI & BISNIS
Dana Jaminan Hari Tua untuk Program 3 Juta Rumah, Bagaimana Risikonya?
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo membuka opsi penggunaan dana jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sebagai uang muka untuk program 3 juta rumah. Kalangan buruh menolak rencana tersebut. Sebab, uang JHT sering kali menjadi sandaran utama mereka ketika terkena pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon atau dengan pesangon, yang jumlahnya tidak mencukupi untuk bertahan hidup. Apa risikonya jika dana JHT dipakai untuk uang muka program 3 juta rumah? Baca laporan lebih dalam di sini.
NASIONAL
Kiprah Tentara dan Polisi di Pilkada
SEBANYAK 35 purnawirawan prajurit mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Mereka terdiri atas 16 perwira tinggi, 16 perwira menengah, 2 perwira utama, dan 1 tamtama. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, sebagian di antaranya ada yang sudah purnawirawan karena selesai masa dinas. Dia memastikan prajurit aktif yang ikut menjadi calon kepala daerah sudah mengundurkan diri.
Sejumlah pegiat menilai para pensiunan tentara dan polisi ditengarai masih memiliki kekuatan politik infrastruktur di institusi asal, meski sudah tidak menjabat atau punya keterkaitan langsung. Hal itu berpotensi mempengaruhi mobilisasi dalam kampanye. Dengan begitu, mereka mengatakan perlunya masa tunggu sekitar tiga sampai lima tahun bagi purnawirawan TNI dan polisi yang ingin bertarung dalam pilkada. Hal apa saja yang mesti diwaspadai dengan kiprah TNI dan polisi dalam pilkada, meski sudah pensiun atau mengundurkan diri? Selengkapnya baca di sini.
OPINI
Solusi Mengatasi Kemiskinan Nelayan
Nelayan kecil menghadapi kemiskinan struktural. Kebijakan inklusif bisa memperbaiki kesejahteraan para nelayan. Laporan lengkapnya di sini.
EDITORIAL
Jangan Biarkan Politisasi PMI
Pemilihan Ketua Umum PMI seharusnya bebas dari intervensi elite politik. Kepentingan publik di atas segalanya. Baca selengkapnya berikut ini.