Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
NASIONAL
17 Mei 2022
Vaksin Halal Elite PDIP
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mahkamah Agung mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 berlabel halal. Putusan yang diketuk pada 14 April 2022 itu merupakan respons atas gugatan yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Saat ini, merek vaksin yang sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia adalah Sinovac, Zifivax, Merah Putih, dan Sinopharm.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gugatan YKMI ke Mahkamah Agung tentu saja menguntungkan produsen vaksin-vaksin halal itu. Salah satunya PT Jakarta Biopharmaceuticals Industry (Jbio), pembuat vaksin merek Zifivax di Indonesia. Perusahaan ini berkongsi dengan produsen vaksin asal Cina, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Jbio sudah berinvestasi Rp 500 miliar untuk membangun pabrik di Cikande, Serang.
Penelusuran Tempo menemukan bahwa salah satu pemegang saham Jbio merupakan PT Bio Lab Mitratama. Korporasi ini baru berdiri pada Februari 2021. Bio Lab menguasai 120 ribu lembar saham Jbio yang ekuivalen dengan Rp 120 miliar.
Dalam akta Bio Lab tercatat, tiga pemegang saham merupakan kerabat dan keluarga elite politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapa saja mereka? Kami menelusurinya dan menjadi laporan utama edisi ini.
Meski sudah mengantongi sertifikat halal, vaksin Zifivax tak dipakai dalam program vaksin pemerintah. Direksi Jbio pun kali melobi pejabat Kementerian Kesehatan agar pemerintah membeli Zifivax. Namun pemerintah enggan menambah merek vaksin baru karena tak ingin membingungkan masyarakat.
Kekuatan politik pun bekerja. Desakan agar pemerintah memakai vaksin halal terus bergulir. Panitia Kerja Vaksinasi DPR, yang terbentuk pada Januari 2022, ikut mendesak pemerintah memakai vaksin berlabel halal sesuai putusan Mahkamah Agung. Bagaimana tarik menarik kepentingan politik dalam vaksinasi ini? Selamat membaca,
Raymundus Rikang
Redaktur
Elite PDIP di Vaksin Halal
Kerabat dan keluarga politisi PDI Perjuangan berada di balik satu merek vaksin Cina yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Ada desakan agar pemerintah memakai vaksin halal.
Manuver Vaksin Halal
Gugatan agar pemerintah memakai vaksin halal terus bergulir. Salah satunya melalui gugatan hukum. Ada potensi mengarah ke merek tertentu.
Apa Pentingnya Vaksin Halal?
Wawancara dengan juru bicara Menteri Kesehatan dan penggugat pemerintah.
OPINI: Para Penangguk di Air Keruh
Bagaimana sebaiknya sikap pemerintah dalam urusan vaksin halal ini?
HUKUM
Modus WTP Bupati Bogor
KPK menangkap Bupati Bogor Ade Yasin yang diduga hendak menyuap auditor BPK untuk mendapatkan status laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Dari mana uangnya?
OPINI: Mencegah Suap WTP Berulang
Ada faktor pendorong dan penarik kepala daerah menyuap auditor BPK mendapatkan status WTP. Ada peran pemerintah pusat.
Tambang Ilegal Polisi Muda
Dia dikenal sebagai pedagang pakaian barang bekas. Ternyata menguasai tambang emas ilegal di Kalimantan Utara. Siapa dia?
Profil Polisi Muda Kaya
Bagaimana polisi di Kalimantan Utara ini punya tambang emas ilegal?
Foto 
