Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Newsletter

Celah DPR Menyiasati Putusan Mahkamah Konstitusi soal Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi menghapus presidential threshold 20 persen. Apa saja revisi yang disiapkan DPR dan pemerintah?

6 Januari 2025 | 16.25 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Badan Legislasi DPR menyerukan pemerintah dan DPR segera memulai revisi tiga UU politik setelah putusan MK yang menghapus presidential threshold.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta -

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nasional

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Celah DPR Menyiasati Putusan Mahkamah Konstitusi soal Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi menghapus presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20 persen. Penghapusan syarat ini membuat setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calonnya sendiri dalam pemilihan presiden. Meski norma presidential threshold dihapus, MK menyatakan potensi jumlah pasangan calon presiden-wakil presiden tetap harus diperhitungkan.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyatakan akan mematuhi putusan tersebut. Meski begitu, Badan Legislasi DPR menyerukan pemerintah dan DPR segera memulai revisi Undang-Undang Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik dalam pembahasan paket undang-undang politik atau omnibus law politik. Apa saja revisi yang disiapkan DPR dan pemerintah setelah keluarnya putusan MK tersebut? Selangkapnya baca di sini

Hukrim

Sita Aset Terpidana Pencucian Uang

Terdakwa Harvey Moeis mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 23 Desember 2024.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi timah. Pencucian uang itu dilakukan dengan membeli kendaraan mewah, barang branded, hingga aset tanah dan bangunan atas nama istrinya, Sandra Dewi. Apakah jaksa bisa menyita harta benda Harvey Moeis yang lain karena terbukti mencuci uang hasil korupsi? Baca di sini selengkapnya

Ekbis

Di Balik Polemik Harmonisasi Perpajakan

Empat Wakil Ketua DPR memimpin rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun 2021-2022 yang membahas UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memicu polemik menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025. Undang-undang yang disusun dan disahkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo itu dituding sebagai asal-muasal naiknya tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Lantas seperti apa polemik di balik perumusan harmonisasi perpajakan itu? Simak selengkapnya di sini

Pentas

Konser Musik Kontemporer ala Tony Prabowo

Komposer Tony Prabowo membuka ruang bagi musikus muda untuk menggelar konser musik kontemporer secara gratis. Pentas bertajuk "Ruang Tamu Tony" itu berlangsung di studio di Cilandak, Jakarta Selatan. Konser juga akan berlangsung hari ini, Senin, 6 Januari 2025, dan pada bulan-bulan mendatang. Artikel lengkap ada di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus