Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Peduli Tol Indonesia (KAMTI) meminta pemerintah agar membatalkan rencana penerapan sistem bayar tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Presidium KAMTI Sahrul RM menilai penerapan MLFF ini masih penuh ketidakpastian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini jelas merugikan masyarakat, terutama pengguna jalan tol, merusak citra pemerintah Presiden Jokowi yang akan berakhir akhir tahun depan, juga merugikan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pengembang dan investor jalan tol," kata Sahrul, dikutip dari Tempo.co.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KAMTI menyoroti sembilan aspek yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh pemerintah. Pertama adalah soal penundaan penerapan sistem MLFF yang telah mengalami tiga kali penundaan, yakni pada Desember 2022, 1 Juni 2023, dan 1 Desember 2023.
"Kami melihat penundaan ini disebabkan oleh teknologi yang memang tidak pernah siap dan sesuai untuk diimplementasikan di Indonesia," ujar Sahrul.
Lalu, aspek kedua adalah soal perjanjian kerja sama yang dinilai tidak konsisten. Sahrul mengkhawatirkan ada pengaruh asing yang berpotensi mengambil keputusan pemerintah. Kemudian aspek ketiga adalah soal kompetensi Badan Usaha Pelaksana (BUP), yakni PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) yang harus terbuka kepada publik.
Aspek keempat soal ketentuan Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). "Setahu kami, BUP ini menerapkan 100 persen modal dan manajemen dari Hungaria. Apakah ini sesuai dengan ketentuan BUP KPBU?," kata Sahrul.
KAMTI juga mempertanyakan soal aspek kelima, yakni kerja sama teknologi. "Apakah pemerintah telah menetapkan skema alih teknologi, dengan melibatkan ahli-ahli dalam negeri? Sehingga pada saatnya operasional, sistem ini tidak lagi bergantung pada vendor dari Hungaria," ujar Sahrul.
Aspek keenam adalah soal investasi Hungaria yang disebut-sebut nilainya lebih dari Rp 4 triliun. Sahrul mempertanyakan bagaimana dampak dan skema pengembaliam investasi tersebut. Aspek ketujuh terkait perbandingan komposisi tenaga ahli antara lokal dan asing yang ada di proyek ini.
Kemudian aspek kedelapan menyangkut kesiapan infrastruktur dan pihak penunjang. Terakhir, aspek kesembilan, soal tingkat literasi teknologi masyarakat.
"Atas berbagai aspek yang kami pertanyakan, kami meminta Pemerintah RI, khususnya Kementerian PUPR sebagai Penangung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan proyek ini dan disampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Sahrul.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa uji coba terbatas sistem MLFF akan dilakukan pada 12 Desember 2023. Dia mengatakan akan ada berbagai tantangan dalam penerapan sistem pembayaran tol nirsentuh ini.
"Teknologinya pasti sudah siap, tantangannya bagaimana mengimplementasikannya kepada masyarakat. Tetapi kami jamin Indonesia tetap berkomitmen menyukseskan penerapan sistem MLFF ini," ujar Basuki.
DICKY KURNIAWAN | DEFARA DHANYA PARAMITHA
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto
Foto 
