Seberapa Penting Dukungan Kepala Desa dalam Pilkada?

Kepala desa acap ramai-ramai mendukung kandidat kepala daerah. Untuk apa?

2 November 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) bersama Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo menyampaikan keterangan kepada wartawan di Media Center Bawaslu, Jakarta, 28 Oktober 2024. Bawaslu meminta tim kampanye calon kepala daerah untuk tidak mengganggu netralitas kepala desa di daerah pemilihan mereka karena dapat melanggar Undang-Undang Pilkada, khususnya pada Pasal 71. ANTARA/Reno Esnir

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Kasus dugaan ketidaknetralan kepala desa selama perhelatan pilkada 2024 kian marak.
Kepala desa memiliki orientasi politik saat pilkada.
Kepala desa sejatinya memang diperebutkan oleh pasangan calon untuk mendulang suara.

KASUS-KASUS dugaan ketidaknetralan kepala desa selama perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 kian marak. Badan Pengawas Pemilu mencatat setidaknya sudah ada 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pilkada-serentak-2024

asn

netralitas-asn

pilkada-2024

pilkada-serentak

kepala-desa

Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Eka Yudha Saputra

Alumnus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bergabung dengan Tempo sejak 2018. Anggota Aliansi Jurnalis Independen ini meliput isu hukum, politik nasional, dan internasional

Edisi 27 April 2025