Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

BREBES - Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Su-djatmoko kemarin menggelar inspeksi mendadak di sejumlah kawasan pusat mudik, termasuk jalan tol fungsional Brebes-Batang, Jawa Tengah. Heru menemukan minimnya rambu-rambu jalan di sejumlah jalur di Jawa Tengah. Dia meminta Dinas Perhubungan melengkapinya. "Saya keliling ke beberapa titik, ternyata masih banyak yang kurang, terutama untuk pengguna jalan," kata Heru kemarin.

Heru mengatakan, ke-beradaan rambu itu penting karena menyangkut keselamatan pengguna jalan. Misalnya di pasar tumpah di Brebes dan Tegal, menurut dia, masih banyak warga yang lalu-lalang menyeberang jalan. "Harusnya ada papan peringatan, tapi ini tidak ada," katanya.

Saat meninjau jalan tol Brebes-Batang, dia mengungkapkan kondisi jalan sudah cukup bagus. Termasuk di rest area yang sudah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang cukup memadai, termasuk SPBU.

Tapi dia meminta petugas Pertamina berhati-hati. Sebab, di rest area yang dikunjungi banyak orang harus ada peringatan untuk tidak merokok. Dengan demikian, tidak timbul bahaya. "Kalau bisa, ada papan peringatan dilarang merokok. Kalau di pom bensin, kan gitu," kata dia.

Pemerintah Jawa Tengah sendiri menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kemacetan akibat kepadatan kendaraan di sejumlah titik pada arus mudik Lebaran 2017. Para pemudik, menurut Gubernur Ganjar Pranowo dua hari lalu, wajib mematuhi aturan dan arahan petugas di lapangan,

Ganjar mengaku telah memantau ke titik-titik yang berpotensi terjadi kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran, seperti perlintasan kereta api sebidang, pasar tumpah yang berada di jalur utama, serta SPBU akibat antrean masyarakat membeli bahan bakar minyak.

Ganjar menyebutkan, jajaran Dinas Perhubungan bersama Polri memasang lampu darurat di titik-titik minim penerangan dan rawan sehingga dapat membantu pemudik yang melintasi beberapa ruas jalan tol yang dioperasikan secara fungsional pada malam hari.

Pengendara yang kendaraannya mengalami gangguan juga tidak perlu khawatir, karena montir keliling siap membantu memperbaiki kendala, se-perti gangguan kelistrikan, gangguan mesin, ban pecah, atau kerusakan lainnya.

Untuk distribusi stok BBM, ada BBM "mobile" sebanyak 30 liter yang diangkut dengan sepeda motor dan ada juga mobil dispenser yang ditempatkan di beberapa titik.

Terkait dengan evakuasi pemudik ketika terjadi kemacetan parah atau butuh penanganan cepat dalam kondisi darurat, terdapat lima unit helikopter yang disiagakan di jalur mudik.

Lima unit tersebut ter-diri atas TNI dan Polri masing-masing dua unit, dan satu unit helikopter dari Basarnas.

"Tidak kalah penting adalah keberadaan tim media sosial atau tim komunikasi elektronik, selain komunikasi yang konvensional. Tim ini akan terus memantau perkembangan informasi di lapangan dan media sosial, kemudian menyebarkan informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk pemudik," katanya.

Dengan demikian, kata Ganjar, para pemudik bisa tahu ke mana harus menghubungi atau tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi macet, sakit, atau kehabisan BBM. MUHAMMAD IRSYAM FAIZ | EDI FAISOL | ANTARA | IQBAL MUHTAROM

Sultan Larang Mobil Dinas untuk Mudik

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik ataupun libur Lebaran. Ia mengatakan tidak akan mengizinkan aset negara digunakan untuk kepentingan pribadi. "Saya tegaskan, mobil dinas tidak boleh dipakai untuk mudik," ujar Sultan di kantor Gubernur DIY, kemarin.

Pelarangan penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi itu hanya berlaku di tingkat Pemerintah Provinsi DIY. "Kabupaten/kota punya kewenangan sendiri mengeluarkan kebijakannya,termasuk penggunaan aset negara seperti mobil dinas itu, saya tak bisa ikut campur," ujar Sultan.

Namun, sejauh ini, Sultan mengatakan belum pernah mendapat informasi adanya pejabat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang kedapatan memakai mobil dinas untuk mudik. "Belum pernah ada informasi yang masuk soal itu (mobil dinas dipakai mudik)," ujarnya.

Sultan juga meminta para pegawai negeri di pemerintah DIY patuh kepada jadwal cuti Lebaran mulai 23 Juni hingga 30 Juni. Dengan demikian, PNS baru masuk kembali pada 3 Juli mendatang. "Jangan sampai ada PNS yang menambah jadwal cuti sendiri," ujar Sultan.

Namun, untuk pegawai Dinas Perhubungan, saat liburan nanti mereka tetap harus bekerja. Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DIY, Harry Agus Triono, menuturkan telah menyiapkan 144 personel yang bertugas memonitor angkutan Lebaran selama 24 jam. "Mereka dibagi dalam tiga shift kerja," ujarnya.

Selain personel dari Dinas Perhubungan DIY, untuk Terminal Giwangan Yogyakarta akan disiagakan 117 personel dan untuk Terminal Dhaksinaga Wonosari disiagakan 40 personel. Para petugas akan menjaga 13 titik posko untuk memonitor angkutan selama arus mudik hingga arus balik, yang dipatok pada H-7 hingga H+7 Lebaran, atau mulai 18 Juni hingga 3 Juli 2017. PRIBADI WICAKSONO