Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membuat birokrasi pemerintah berjalan efisien. Salah satunya dengan menghapus praktik-praktik tidak efisien atau pemborosan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala negara pun menyinggung modus atau teknik mengakali pemborosan. Menurut Prabowo, kebiasaan buruk itu membuat birokrasi yang tidak efisien terus bertahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktik-praktik tidak efisien, pemborosan, akan berusaha untuk mengakal-akali pimpinan," kata Prabowo dalam sambutan acara Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin, di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Juni 2025.
Prabowo mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan yang besar. Namun, kekayaan itu tidak dikelola dengan akal sehat. Dalam hal ini, institusi sering melakukan pemborosan.
Di hadapan pengurus Kadin, Ketua Umum Partai Gerindra ini lantas membandingkan tata kelola pemerintahan itu dengan perusahaan.
Menurut Prabowo, perusahaan yang melakukan pemborosan tidak akan bisa bertahan. Pemborosan yang dimaksud yaitu pengeluaran perusahaan lebih besar dari pemasukan. Keadaan itu justru membuat perusahaan menuju pailit.
Karena itu, Prabowo bertekad memimpin pemerintahan supaya lebih efisien. Namun, tantangan saat ini, masih banyak terjadi pemborosan. Pemborosan semakin parah karena kebiasaan masyarakat melakukan modus untuk menutupi pemborosan.
"Saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia, teknik akal-akalan itu semua saya paham," kata Prabowo.
Kepala Negara pun berjanji akan membuktikan bahwa Indonesia mampu membuat pemerintah lebih efisien. Dia meyakini bisa mengelola kekayaan Indonesia dengan baik. Tujuannya, untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
Prabowo Subianto menghadiri Munas Persatuan Kadin hari ini. Dalam Munas ini, Anindya Novyan Bakrie dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029. Sementara, Arsjad Rasjid didapuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
Foto 
