Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin mengatakan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pernah menjadi bahan diskusi sebelumnya. Menurut Afifuddin, perdebatan mengenai wacana tersebut tentu memiliki tantangan seperti usulan pilkada digelar serentak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami sebagai penyelenggara dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja. Diskusi soal, misalnya, kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah. Kita pernah mengalami sama seperti kita menjelang 2024,” kata Afifuddin menanggapi usulan tersebut di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Afifuddin, usulan seperti itu memang kerap muncul. Sebelumnya, kata dia, muncul juga perdebatan apakah Indonesia harus menganut sistem proporsional terbuka atau tertutup. Namun, ucap Afif, pada akhirnya KPU harus menjalankan amanat undang-undang.
Ia mengatakan wacana tersebut harus diakomodasi dalam revisi undang-undang pemilu apabila dianggap ideal.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung ingin pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Ia mengklaim pilkada menelan biaya mahal jika memakai sistem pemilihan langsung.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Prabowo mengatakan negara bisa menghemat triliunan rupiah jika pilkada dilakukan oleh DPRD. Anggaran tersebut, ucap Prabowo, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab, selain tidak boros anggaran, hal itu juga mempermudah transisi kepemimpinan. Ia pun mencontohkan dengan apa yang terjadi di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, walikota,” kata Prabowo.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
