Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Berita Tempo Plus

Skenario Tutupi Skandal Tiket Lili

Berbagai upaya dilakukan agar Lili Pintauli Siregar terhindar dari dugaan pelanggaran etika. Disebut-sebut ada rekayasa agar pembelian tiket MotoGP Mandalika dan akomodasi hotel dibayarkan ajudan Lili, bukan Pertamina.

29 April 2022 | 00.00 WIB

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021. TEMPO/Imam Sukamto
Perbesar
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Ringkasan Berita

  • Ada upaya agar tiket MotoGP Mandalika buat Lili Pintauli Siregar seolah-olah dibayarkan ajudan Lili.

  • Dewan Pengawas sudah mendapat dokumen pemesanan dan pembayaran tiket MotoGP Mandalika buat Lili.

  • Dewan Pengawas meminta konfirmasi ke Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, soal pembayaran tiket MotoGP Mandalika buat Lili Pintauli Siregar.

JAKARTA – Di tengah pengusutan oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, muncul skenario baru agar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbebas dari dugaan pelanggaran etik terkait dengan penerimaan tiket MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Maret lalu. Skenario itu disebut-sebut dengan membuat alibi bahwa tiket MotoGP Mandalika buat Lili dan akomodasi menginap di Lombok Tengah selama sepekan dibayar oleh ajudan Lili. 

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus