Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apakah Anda yakin TNI mampu menumpas GAM dalam enam bulan?
(23 - 30 Mei 2003) | ||
Ya | ||
64.8% | 1.118 | |
Tidak | ||
32% | 552 | |
Tidak tahu | ||
3.1% | 54 | |
Total | 100% | 1.724 |
Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2003 menempatkan Provinsi Aceh Darussalam sepenuhnya di bawah kendali dan peraturan penguasa darurat militer, yang notabene adalah tentara. Keputusan yang akan berlaku enam bulan itu dikeluarkan untuk menyudahi perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Operasi itu menerjunkan 50 ribu personel, baik tentara maupun polisi. Biaya yang dibutuhkan untuk itu sekitar Rp 1,7 triliun, atau lebih besar daripada anggaran Pemerintah Daerah Aceh.
Panglima TNI yakin, operasi itu akan selesai dalam waktu enam bulan dan GAM dapat ditumpas. Sejauh ini bentrok sudah pecah dan korban berjatuhan di pihak TNI dan GAM. Penduduk sipil tak bersenjata pun menjadi korban sia-sia. Selain itu, entah siapa yang melakukan, 395 sekolah dibakar. Banyak pihak yang mengutuk pembakaran itu, karena akan memutus satu generasi yang mungkin tak bisa lagi mengenyam pendidikan.
Dengan menerapkan darurat militer, TNI bergerak dengan cepat menguasai basis-basis GAM, bahkan di beberapa kawasan menjabat lurah atau camat, menggantikan pejabat pemerintahan yang mengungsi. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan juga mengatakan bahwa operasi terpadu di Aceh berjalan menurut rencana. Seperti yang disimpulkan para pengakses Tempo Interaktif pekan lalu, sekitar 65 persen yakin operasi terpadu itu akan selesai dalam enam bulan, diikuti keberhasilan TNI menumpas GAM.
Indikator Pekan Ini:
Pemberitaan media massa mengenai operasi terpadu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam rupanya membikin gerah TNI sebagai penguasa darurat militer. Meskipun mereka sudah ”melatih” sekitar 60 wartawan untuk meliput di Aceh bersama-sama pasukan TNI, isi berita yang muncul tak memuaskan para petingginya. Panglima TNI menyebut media massa harus nasionalistis, artinya tidak memberi kesempatan GAM dalam pemberitaannya. Atau jangan mengutip berita dari media asing.
Panglima TNI Kamis lalu bertemu dengan pimpinan media massa untuk menjelaskan sikap TNI terhadap pemberitaan. Banyak media merasa apa yang dilakukan TNI adalah tekanan terhadap tugas-tugas jurnalistik wartawan dan sebagai usaha intervensi terhadap pemberitaan. Apakah Anda juga setuju dengan pendapat sebagian pejabat TNI bahwa pemberitaan media massa Indonesia memihak GAM? Sampaikan pendapat Anda melalui www.tempointeraktif.com. Jajak pendapat ini tidak bersifat ilmiah dan hanya mencerminkan opini para pemakai internet yang berpartisipasi dalam jajak ini. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
Edisi 1 Januari 2001 PODCAST REKOMENDASI TEMPO surat-pembaca surat-dari-redaksi angka kutipan-dan-album kartun etalase event Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971 Jaringan Media © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |