Situs Web Baru Tempo

Swasembada Pangan

DALAM pidato pertamanya, Presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan dan energi secepatnya, serta siap menjadi lumbung pangan dunia. Ketersediaan pangan yang cukup berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin Indonesia 25,22 juta orang (Maret 2024). Angka kemiskinan ini masih cukup tinggi. Gap antara yang kaya dan miskin pun makin jauh. Problem ini tak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan infrastruktur dan food estate. Kemiskinan itu banyak terkait dengan persoalan struktural dan kultural. 

Para peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James Robinson, melihat keterkaitan kuat antara persoalan ekonomi dan politik. Upaya mengatasi kemakmuran tak hanya ditunjang faktor ekonomi, tapi juga sangat bergantung pada faktor nonekonomi, terutama politik. Menurut para peraih Nobel tersebut, ada dua macam sistem ekonomi.

Pertama, institusi yang ekstraktif, yaitu jika ekonomi dibangun hanya menguntungkan segelintir orang dan disetir oleh oligarki tertentu serta dikontrol sejumlah elite. Hal ini akan membuat negara terus-menerus dalam kondisi miskin. Ini yang sedang terjadi di sini. Kedua, institusi yang inklusif, dengan memberikan akses merata kepada semua elemen masyarakat, baik dalam supremasi hukum, demokrasi, maupun ekonomi. Korea Selatan, misalnya, memakai model kedua ini.

Pemberantasan kemiskinan tidak bisa selesai dengan charity (derma) atau bantuan sosial. Diperlukan upaya yang bersifat struktural, seperti penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Upaya mengatasi kemiskinan juga wajib dilakukan dengan melawan sebab-sebab yang melahirkan kemiskinan, di antaranya sistem atau struktur pemerintah yang memiskinkan, kapitalisme global, dan budaya kemiskinan.

Kosmantono
Banyumas, Jawa Tengah

Makna Sebuah Nama

SHAKESPEARE menulis ungkapan yang terkenal melewati berbagai kurun zaman: What is in a name. Ini dimaknai sebagai tidak berartinya sebuah nama. Saya melihatnya dari peristiwa nyata di negeri tercinta ini.

Yopie Hidayat dalam kolom Sinyal Pasar Tempo edisi 4-10 November 2024 menuliskan, “Respons investor global terhadap pemerintah baru tergambar pada naik-turunnya dana asing yang tertanam di pasar obligasi pemerintah. Nilainya melonjak menjelang pelantikan Prabowo. Pasar masih menganggap Sri Mulyani sebagai figur penting penjaga kebijakan fiskal. Namun efek Sri Mulyani berlangsung sebentar saja. Begitu Prabowo mengumumkan kabinet supergendut dan menteri-menteri baru mulai menyampaikan rencana kerja masing-masing, minat investor global terhadap obligasi pemerintah langsung merosot. Jika kebijakan Presiden dan menteri-menteri lain tak menunjukkan sikap pruden yang diharapkan pasar, penurunan investasilah yang terjadi”. 

Nama ternyata dibaca sebagai petunjuk rekam jejak serta reputasi seseorang. Kisruh promosi doktor seorang menteri di Universitas Indonesia menambah turunnya kepercayaan pasar. Padahal dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam beberapa sektor ekonomi penting yang mendasar. Arah pasar tidak akan pernah dapat didikte oleh otoritas pemerintah. Perilaku pasar menggambarkan untung-rugi pelakunya berdasarkan hitungan yang obyektif.

Rekam jejak kinerja sosok kunci di pemerintahan dalam melahirkan serta melaksanakan kebijakan ekonomi menjadi pegangan tumbuhnya kepercayaan pelaku pasar. Integritas para penanggung jawab kepercayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan Kabinet Merah Putih lima tahun ke depan. 

Hadisudjono Sastrosatomo
Jakarta Pusat