Muhammadiyah Usul Ditiadakan, Begini Sejarah Sidang Isbat

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengusulkan sidang Isbat penentu awal bulan Hijriah ditiadakan. Hal itu dinilainya untuk menghemat anggaran negara. "Dengan tidak mengadakan Isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," kata Mu'ti pada Jumat, 8 Maret 2024.

Menurut Mu'ti, hasil sidang Isbat sebetulnya sudah bisa diprediksi karena kini pemerintah memakai kriteria kesepakatan Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) dalam menentukan awal bulan Hijriah. Adapun MABIMS menyebutkan bahwa hilal minimal memiliki ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Sejarah sidang Isbat

Sidang Isbat mulai digelar pada 1930-an. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, sidang Isbat diadakan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia. Pada mulanya, sebelum merdeka, penetapan awal bulan Qomariyah antar organisasi Islam di Indonesia tidak dilakukan dengan sidang Isbat. Tapi ditentukan oleh ketua adat masing-masing.

Pada 4 Januari 1946, pemerintah menunjuk departemen agama atau dikenal Kemenag untuk menetapkan hari libur nasional, termasuk libur Idul Fitri dan Idul Adha. Namun, ketetapan itu tak bisa diikuti sepenuhnya oleh organisasi masyarakat Islam kala itu.

Akhirnya, pada 16 Agustus 1972, pemerintah membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1972. Pembentukan ini bertujuan menyeragamkan pemahaman awal bulan Hijriah. BHR bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan hal-hal yang berkaitan dengan hisab-rukyat dan pelaksanaan ibadah, termasuk arah kiblat, waktu salat, awal bulan, waktu gerhana bulan dan matahari.

Pada era Orde Baru, penetapan awal bulan Hijriah oleh BHR menggunakan imkanur rukyat. Metode ini memiliki tiga kriteria untuk menentukan bulan baru, yaitu tinggi hilal di atas dua derajat, jarak hilal matahari minimal tiga derajat, serta umur bulan sejak ijtimak 8 jam.

Namun, semasa pemerintahan Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, BHR hampir dibubarkan lantaran dianggap tidak bisa memberikan penyeragaman awal bulan Qamariyah dan penentuan hari raya. Beberapa kelompok kemudian memilih untuk mengikuti pengamatan langsung hilal. Sedangkan yang lain mengikuti perhitungan astronomi.

Mulai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode, BHR kembali difungsikan dengan menambah pakar dari bidang astronomi. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan keputusan untuk mengikuti pengamatan langsung hilal dalam menentukan awal bulan Hijriah. Keputusan itu diambil setelah adanya konsultasi dengan para ulama dan organisasi Islam di Indonesia.

Sejak saat itu sidang Isbat diadakan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia untuk menentukan awal bulan Hijriah mengikuti pengamatan langsung hilal. Sidang Isbat itu dihadiri para ulama, ahli astronomi, dan perwakilan dari organisasi Islam di Indonesia. Setelah melakukan pengamatan hilal, sidang Isbat menetapkan awal bulan Hijriah untuk seluruh wilayah Indonesia.

Sidang Isbat awal Ramadan diadakan setiap 29 Sya’ban. Adapun sidang Isbat Ramadan 2024 akan dilaksanakan pada Minggu, 10 Maret 2024. Sidang itu akan dihelat di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Dalam pelaksanaanya, sidang Isbat akan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1445 H berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi). Pemaparan dilakukan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB.

Kemudian tahap kedua, sidang Isbat akan digelar secara tertutup setelah salat Magrib. Selain data hisab (informasi), sidang Isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatulhilal (konfirmasi) yang dilakukan tim Kemenag pada 134 lokasi di seluruh Indonesia. Lalu, tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang Isbat yang juga disiarkan melalui media sosial Kemenag.

KAKAK INDRA PURNAMA | LAILI IRA

Pilihan Editor: Perbedaan Krusial Metode Hisab dengan Hilal untuk Menentukan 1 Ramadan