Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sumatera Barat membutuhkan sedikitnya 150 unit sabo dam (struktur yang berfungsi sebagai bangunan pengendali aliran lahar di sungai) untuk mengantisipasi potensi banjir lahar dan banjir bandang dari lereng Gunung Marapi. "Sabo dam itu untuk menahan batu-batu besar serta kayu atau pohon yang terbawa arus dari lereng Gunung Marapi," kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy di Padang, Minggu 19 Mei 2024, dikutip dari Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jumlah 150 itu berdasarkan kebutuhan enam sabo dam setiap sungai. Sementara, jumlah aliran sungai yang berhulu di Marapi dan berpotensi menyebabkan banjir dan banjir bandang ada sekitar 25 sungai. "Sekarang kita di Sumatera Barat cuma punya dua cek dam, bukan sabo dam," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Audy membandingkan dengan aliran-aliran sungai di Gunung Merapi, Yogyakarta, yang memiliki sekitar 272 sabo dam. Kondisi di Sumatera Barat disebutnya masih jauh dari ideal. Tahun ini, dia menambahkan, Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR merencanakan membangun sekitar 12 sabo dam pada enam aliran sungai yang berhulu ke Gunung Marapi.
Banjir lahar dingin di Kali Gendol Merapi, Sleman, DIY, Rabu 1 Desember 2021. FOTO/DOK BPBD SLEMAN
Audy berharap ke depan jumlah sabo dam pada aliran sungai yang memiliki potensi bencana itu bisa terus ditambah, sehingga benar-benar bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain sebagai pengendali aliran lahar, sabo dam juga bermanfaat untuk mencegah bahaya longsor, menahan bebatuan dan kayu yang dibawa arus banjir.
Ketentuan Relokasi dan Bantuan Perbaikan Rumah
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi penanganan darurat yang di gelar di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, pada Kamis lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan masih terus memetakan wilayah mana saja yang terdapat sungai yang menjadi jalur aliran lahar dingin dari atas lereng Marapi. BNPB melakukannya bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG.
Sedangkan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak banjir lahar dan banjir bandang pada 11-12 Mei 2024 lalu menyiapkan lahan relokasi. Suharyanto menekankan pentingnya percepatan, salah satunya, pendataan kebutuhan akan relokasi warga yang rumahnya terdampak dengan rincian mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Selain itu, rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana juga agar di data.
melakukan evakuasi korban pascabanjir bandang di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Minggu, 12 Mei 2024. Banjir bandang akibat meluapnya aliran air lahar dingin Gunung Marapi serta hujan deras di daerah itu mengakibatkan 18 tewas, sejumlah rumah rusak dan ratusan warga diungsikan. ANTARA/Iggoy El Fitra
Sedangkan warga yang tidak direlokasi dan tergolong tinggal di tempat aman, namun rumahnya rusak, akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah dengan rincian Rp 60 juta untuk rusak berat, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 15 juta untuk rusak ringan.
Data Jumlah Korban dan Sebaran Wilayahnya
Untuk jumlah korban jiwa, berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga hari rapat itu dilakukan, jumlahnya 67 orang. Per Kamis itu, 20 orang masih dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian, lalu 3 korban tewas belum teridentifikasi. Di luar itu, sebanyak 40 orang mengalami luka-luka.
Sebanyak total 989 keluarga terdampak banjir lahar dan banjir bandang Gunung Marapi 11-12 Mei lalu. Jika dirinci berdasarkan wilayah, korban jiwa di Kabupaten Agam sebanyak 22, Kota Padang Panjang 2 jiwa, Kabupaten Tanah Datar 29 jiwa, Kabupaten Padang Pariaman 12 jiwa, di Kota Padang 2 jiwa, dan Kabupaten Limapuluh Kota tidak ada yang meninggal namun 1.995 jiwa terdampak.
Foto 
