Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memastikan tak akan ada alokasi anggaran untuk dukungan riset bagi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Lebih dari itu, tak ada alokasi anggaran sama sekali di seluruh 12 Organisasi Riset yang membawahi 85 Pusat Riset yang ada.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BRIN mengungkap itu dalam laporan yang dibawanya dalam rapat di DPR RI pada 5 Februari 2025. Menghilangkan alokasi anggaran yang menihilkan dukungan untuk program Asta Cita adalah bagian dari sederet usulan efisiensi yang akan dilakukan buntut pemangkasan anggaran melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 itu, anggaran BRIN kena potong sebesar Rp 2.074.897.000 atau sebesar 35,52 persen dari pagunya yang sebesar Rp 5.842.259.589. Mengadaptasi pemangkasan itu, BRIN antara lain mengurangi kajian dan analisis tahun ini hingga sebesar 51,5 persen.
Identifikasi rencana efisiensi yang dipaparkan BRIN mencantumkan anggaran alat tulis kantor yang terdampak paling besar, karena dicoret hingga sebesar 90 persen. Namun diklat dan bimtek serta lisensi aplikasi, juga pemeliharaan dan perawatan ikut dipotong masing-masing sebesar 29,0, 21,6, dan 10,2 persen.
BRIN mengaku hanya memiliki alokasi anggaran yang sangat minimum, yang tersisa dari pemangkasan instruksi presiden itu, untuk memastikan operasional seluruh laboratorium serta fasilitas riset dan inovasi sesuai standar keamanan dan tidak berpotensi membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. BRIN juga menyatakan hanya melaksanakan komitmen yang ada, tidak ada perekrutan baru untuk program peningkatan kualifikasi dan mobilitas talenta.
Masih ada alokasi anggaran yang terbatas untuk memastikan akuisisi talenta unggul, termasuk diaspora, tetap berjalan. Hal itu, BRIN menambahkan, "meski dengan target yang diturunkan untuk mencegah brain drain dan hilangnya momentum bagi kemajuan riset dan inovasi untuk mendukung ekonomi berbasis pengetahuan di masa depan."
Di antara usulan efisiensi lain buntut pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat itu, BRIN juga memastikan absen melaksanakan survei nasional tahun ini. Tidak ada langganan data citra satelit. Tidak ada alokasi pembelian peralatan dan bahan serta pemeliharaan laboratorium. Termasuk tidak ada belanja untuk pembinaan Badan Riset dan Inovasi Daerah.
Saat dimintakan konfirmasinya atas dampak Inpres 1/2025, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko hanya menyatakan masih mempersiapkan langkah-langkah efisiensi anggaran yang hendak dilakukan ke depan. “Kami tentu harus melaksanakan dan menindaklanjuti dengan membuat berbagai langkah yang saat ini masih kami simulasikan,” kata Handoko kepada Tempo, Kamis, 6 Februari 2025.
Seperti diketahui, ada dua opsi yang diajukan Handoko dalam rapat di DPR itu. Pertama, pemangkasan hanya Rp 320,813 miliar demi program-program yang memiliki dampak strategis seperti program yang mendukung kemandirian teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan daya saing nasional tak menjadi korban.
Kedua sebesar Rp 729,376 miliar. Untuk opsi ini pun BRIN menyatakan sudah harus, antara lain, menghapus belanja modal di seluruh Organisasi Riset. Juga menutup 7 kawasan BRIN diluar Jabodetabek.
Foto 
