Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah telah meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengelola aset negara. Guru Besar Manajemen Perusahaan Universitas Airlangga (Unair) Rahmat Setiawan mengingatkan risiko di balik pendirian ‘superholding’ ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Rahmat, ide pendirian Danantara sangat baik, yakni optimalisasi aset-aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nantinya, hasil optimalisasi aset-aset itu akan diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan dan sektor strategis di luar APBN. Misalnya, investasi untuk membiayai energi berkelanjutan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Karena tujuh BUMN ini biasanya enggak mau kalau disuruh investasi ke proyek-proyek seperti itu karena modalnya besar dan keuntungannya lama. Maka didirikanlah Danantara untuk mengonsolidasikan dividen BUMN,” kata Rahmat kepada Tempo, Selasa 25 Februari 2025.
Kendati demikian, Rahmat membenarkan bahwa pendirian Danantara penuh kontroversi. Hal ini bermula dari pemangkasan anggaran yang diklaim untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Presiden Prabowo kembali menegaskan saat HUT Gerindra bahwa sebagian pemangkasan anggaran untuk Danantara.
“Ini kan mengagetkan. Jumlahnya besar juga, sebanyak Rp 14 ribu triliun atau empat kali lebih besar daripada APBN. Awalnya kita mengira itu semua untuk MBG,” kata pengajar Manajemen Investasi itu.
Rahmat melanjutkan, Danantara pun langsung disahkan tak lama setelah pidato Prabowo di acara HUT Gerindra. “Ini membuat publik bertanya-tanya, jangan-jangan ada agenda tersembunyi,” papar Rahmat.
Kontroversi selanjutnya adalah masuknya sejumlah politikus eks timses Prabowo-Gibran ke dalam struktur Danantara. Mulai dari Rosan Roeslani hingga Erick Tohir. Belakangan Prabowo juga mengusulkan tokoh agama untuk menjadi Badan Pengawas.
Dia juga menilai, struktur Danantara saat ini minim profesional yang bebas kepentingan. Sehingga, ada risiko Danantara tidak dikelola dengan baik jika dikelola politisi. "Ini bisa risiko ke depannya, apalagi mengelola dana dan aset triliunan,” ucap dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair itu.
Rahmat mengatakan bahwa pengelolaan badan investasi yang dikelola politisi mirip seperti 1MDB di Malaysia. Walhasil, badan ini tidak bertahan lama karena skandal korupsi yang dilakukan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Rahmat menambahkan, struktur Danantara pun ganjil. Sebab, dua menteri Kabinet Merah Putih menjabat di dalamnya. Terlebih, Erick Tohir menjadi Badan Pengawas, sementara Rosan menjadi badan pelaksana di bawahnya. “Ini jadinya menteri mengawasi menteri. Ini ganjil.”
Selain itu, Rahmat juga menyoroti Danantara yang bakal susah diaudit oleh BPK dan KPK. Sebab, kedua instansi ini juga harus mendapat persetujuan dari DPR. “Badan Penasehat yang menjabat Presiden, Badan Pengawas dan pengelola yang menjabat menteri, siapa berani masuk (mengaudit)?” kata Rahmat.
Menyikapi masyarakat yang kontra dengan Danantara, Rahmat mengatakan bahwa Danantara sudah terlanjur berdiri. Maka, dia menyarankan, masyarakat harus memiliki harapan, di samping kekhawatiran.
Agar harapan itu terealisasi, Rahmat mengatakan, maka masyarakat harus terus mengawasi dan mengkritisi Danantara. Terlebih, kata Rahmat, kritik bisa menggugah pemerintah.
Pilihan Editor: NASA Umumkan Blue Ghost Bakal Mendarat di Bulan pada 2 Maret
Foto 
