Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Sains

Ibukota Harus Bebas Bencana, Jokowi Minta Izin Pindah Kalimantan

Presiden Jokowi meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota ke Pulau Kalimantan

16 Agustus 2019 | 13.20 WIB

Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Presiden dan rombongan bertolak menuju Kabupaten Gunung Mas dengan Helikopter Super Puma TNI AU melalui Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Perbesar
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Presiden dan rombongan bertolak menuju Kabupaten Gunung Mas dengan Helikopter Super Puma TNI AU melalui Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota ke Pulau Kalimantan, hal itu disampaikan dalam penutupan Pidato Kenegaraan HUT RI-74 di Gedung MPR Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi yang menggunakan baju adat Sasak itu.

Namun, pada kesempatan itu, Jokowi tidak menyebutkan secara spesifik provinsi atau kota mana yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut.

Ibu kota, kata dia, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.

Dia mengatakan pemindahan ibu kota tersebut dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tutup Jokowi.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan lokasi ibu kota baru harus berada di tengah-tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan wilayah timur Indonesia.

Syarat selanjutnya yakni harus memiliki risiko yang minim akan bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, longsor mau pun kebakaran hutan dan lahan.

Kemudian harus memiliki ketersediaan air bersih dan bebas pencemaran lingkungan. Calon ibu kota baru juga harus dekat dengan kota yang sudah terbangun dan memiliki infrastruktur seperti bandara, akses logistik yang memadai serta dekat dengan perairan.

Dari sisi sosial, juga harus minimal potensi konflik sosial, dan sekitar wilayah tersebut juga memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

 Pakar Tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengatakan, dari sisi bahaya gempa bumi dan tsunami, Pulau Kalimantan paling aman.

"Dari sisi bahaya gempa bumi-tsunami, secara umum dan historis Pulau Kalimantan relatif paling aman. Di Balikpapan potensinya rendah sedang," kata Widjo kepada Tempo, Kamis sore, 9 Mei 2019. "Namun, perlu kajian yang lebih detil dari sisi potensi kebencanaan termasuk dari bencana yang lain seperti banjir, kebakaran, dan lain-lain".

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berita lain terkait pemindahan ibukota oleh Presiden Jokowi, bisa Anda simak di Tempo.co.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus