Peraih Nobel Kimia Dapat Gelar Doktor Honoris Causa dari ITB

TEMPO.CO, Bandung - Institut Teknologi Bandung (ITB) memberi gelar Doktor dan Profesor Kehormatan (Honoris Causa) kepada seorang peraih Nobel Kimia dan dua akademisi dari luar negeri bertepatan dengan Dies Natalis ke-61, Senin 2 Maret 2020. Ketiganya adalah Ben L. Feringa, dari University of Groningen Belanda; Julie Willis dari The University of Melbourne Australia; dan Johan Woltjer dari University Westminster Inggris.

Penghargaan diberikan atas kontribusi dan kiprah mereka selama ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Julie Willis dan Johan Woltjer, masing-masing, adalah profesor di bidang arsitektur dan infrastruktur urban. Sedang Ben L. Feringa adalah peraih Hadiah Nobel bidang Kimia pada 2016. 

Pemberian gelar dilakukan di Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung. Sejumlah dosen, tenaga kependidikan, dan pihak lain juga diberikan penghargaan dalam kesempatan yang sama karena kinerja dan prestasi.

Rektor ITB, Reini D. Wirahadikusumah, dalam orasinya mengatakan bahwa selama 61 tahun berkiprah, ITB telah meraih berbagai kemajuan dan prestasi dalam pengembangan dan pengajaran. Terkait kebijakan Kampus Merdeka akan diterapkan untuk memperluas kebebasan kampus, serta memperkuat peran perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

ITB, menurutnya pula, telah melakukan kegiatan yang relevan dengan konsep Kampus Merdeka yang menjadi kebijakan terbaru Mendikbud Nadiem Makarim. “ITB telah melakukan berbagai kajian terhadap efek-efek disruptif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi," ujar Reini.

Dalam lima tahun terakhir, dia mencontohkan, ITB telah memperkenalkan seperti Big Data, Artificial Intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT) yang disisipkan ke dalam kurikulum, maupun sebagai bagian penelitian dosen dan mahasiswa. "Secara garis besar, kebijakan Kampus Merdeka memperluas kebebasan kampus dalam empat aspek,yaitu pengembangan program studi, akreditasi program studi, transformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan pembelajaran di luar program studi."