13 Desember 2022 | 20.21 WIB
DPR mengesahkan RKUHP pada Selasa, 6 Desember lalu. Kitab pidana itu resmi menggantikan regulasi lama bikinan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang disahkan pada 1915. Namun sejumlah pasal KUHP baru dinilai mengancam demokrasi dan berpotensi mengulangi kelakuan pemerintah Orde Baru yang otoriter.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971
