Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Laporan ke Ombudsman didominasi oleh masalah pertanahan dan kepegawaian.
Ombudsman berharap ada sanksi bagi pemerintah daerah yang kurang patuh dalam pelayanan publik.
Aduan soal penjabat kepala daerah bisa diselesaikan paling lambat 90 hari.
OMBUDSMAN Republik Indonesia mendapat mandat dari Undang-Undang Ombudsman untuk mengawasi kepatuhan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Jumlah laporan yang masuk ribuan. Kasus yang paling banyak diadukan adalah mengenai pertanahan, penerimaan pegawai, dan penanganan kasus di kepolisian. Selain menerima aduan, Ombudsman bisa memeriksa kasus yang menjadi sorotan publik, seperti kelangkaan minyak goreng kemasan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
